"Jargon-jargon seperti Indonesia dan Malaysia adalah satu rumpun harus segera diakhiri dalam membina hubungan dengan Malaysia," ujar Hajriyanto saat menjadi pembicara dalam peluncuran buku "Soft Power Approach Indonesia-Malaysia" karya Musni Umar di ruang wartawan DPR Jakarta, Selasa.
Menurut politisi Partai Golkar itu, hubungan harus didasarkan pada rasionalitas semisal untuk hubungan ketenagakerjaan, maka yang berlaku adalah hukum perjanjian internasional.
Sementara diplomasi yang masih mengandalkan jargon-jargon bangsa serumpun, menurut dia, itu sudah tidak relevan lagi dan hanya akan menyebabkan berbagai persoalan antara kedua bangsa tetap akan berulang dan tidak pernah selesai. Penggunaan jargon demikian juga hanya menjadi justifikasi dan legitimasi yang salah dalam menjalin hubungan kedua negara.
Lebih lanjut Hajriyanto mengatakan, membina hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia harus sama dengan jalinan hubungan Indonesia dengan negara-negara lainnya.
Dia mencontohkan tidak bisa hubungan antara Indonesia dengan Arab saudi hanya didasarkan pada kesamaan agama yang dianut masyarakat kedua negara. "Tidak bisa demikian. Dimensi yang harus dikedepankan adalah rasionalitas," ujarnya.
Sementara jargon-jargon bangsa serumpun, kesamaan nenek moyang dan lain sebagainya hanya bisa digunakan untuk basa-basi semata dan yang menyangkut hubungan lebih formal, maka rasionalitas dikedepankan.
Kesetaraan dalam hubungan bilateral yang rasional dan menguntungkan seharusnya menjadi syarat mutlak dalam jalinan hubungan itu.
Ia mencontohkan, Singapura tidak pernah mau menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Indonesia karena faktanya banyak koruptor lari ke negara itu.
"Jadi kalau mau menggertak ya gertak saja dan tidak perlu ditutup-tutupi degan dalih bangsa serumpun," ujarnya.
Sementara itu ditempat yang sama, Dirut LKBN ANTARA Mukhlis Yusuf yang juga menjadi pembicara mengatakan bahwa rasionalitas itu basisnya data dan informasi.
Dengan demikian, ia menambahkan, penyelesaian kasus-per kasus dalam hubungan antara Indonesia dan Malaysia perlu didasarkan pada data, informasi dan bukti yang obyektif.
Mukhlis juga mengatakan bahwa masyarakat saat ini sudah bergerak melalui berbagai medium teknologi informasi yang terus berkembang pesat dan itu tidak bisa lagi dihambat. Sementara diplomasi yang dibangun tidak berjalan seiring dan masih sebatas simbolis.(*)
(T.D011/B013)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
