"Jika Ketua KPU menyampaikan tidak mau menggunakan 'e-voting' pada Pemilu 2024, maka memang sudah seharusnya. Kenapa? karena selama UU Pemilu tidak direvisi, maka tidak ada dasar hukum yang bisa menjadi payung hukum penggunaan 'e-voting' dalam Pemilu 2024," kata Luqman di Jakarta, Senin.
Dia menjelaskan dalam UU Pemilu, pengaturan mengenai pemungutan suara sangat rinci diatur dengan konsep manual non-IT.
Baca juga: Anggota DPR sarankan penambahan jumlah pengawas di tiap TPS
Luqman mencontohkan Pasal 341 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur perlengkapan pemungutan suara terdiri atas kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk mencoblos pilihan, dan tempat pemungutan suara.
"KPU sebagai lembaga pelaksana undang-undang tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar undang-undang. Ketua KPU pasti paham soal ini, sehingga bilang tidak mau menggunakan 'e-voting' pada Pemilu 2024," ujarnya.
Menurut dia, penggunaan teknologi dalam Pemilu dan Pilkada 2024 masalahnya bukan terkait siap atau tidak, namun pelaksanaan teknis "pesta demokrasi" tersebut diatur oleh undang-undang.
Baca juga: DPD RI dukung uji materi dan revisi UU Pemilu ke Prolegnas 2022
Baca juga: Komisi II: Penyederhanaan surat suara perhatikan aturan UU Pemilu
Dia menegaskan bahwa selama aturan resmi tidak memberi ruang bagi penggunaan teknologi informasi dalam tahapan dan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024, maka semua pihak harus mengikutinya.
Namun, Luqman berpendapat penggunaan teknologi informasi dalam Pemilu dan Pilkada 2024 harus menjadi salah satu bagian penting dari perubahan sistem pemilu Indonesia yang akan datang.
"Perubahan sistem pemilu adalah bagian dari reformasi sistem politik dan demokrasi yang harus terus kita perjuangkan agar pilihan sistem demokrasi sungguh-sungguh mampu menghasilkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, rakyat yang makmur, berdaulat serta hukum yang berkepastian dan berkeadilan," katanya.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2021
