Tentunya apresiasi itu ditujukan karena masyarakat artinya memiliki satu tujuan yang sama dengan pemerintah yang berjanji untuk menguatkan dan menyiapkan ruang digital yang aman bagi semua pihak.
Baca juga: OJK ungkap faktor pinjol ilegal masih menjamur di Indonesia
“Terimakasih kepada seluruh warga di Indonesia yang sekarang aktif melakukan pelaporan konten- konten hoaks dan tidak mendidik untuk kemudian kami tindak lanjuti. Tentu ini harus diapresiasi artinya warga kita semakin paham serta haus akan informasi yang bermuatan positif dan baik,” kata Tenaga Ahli Menkominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa Devie Rahmawati dikutip, Jumat.
Sebagai langkah penanganan hoaks dan konten negatif, Kementerian Komunikasi dan Informatika sebenarnya secara rutin telah menyediakan patroli siber secara khusus yang dilakukan di ruang digital.
Beberapa konten negatif bahkan turut dibantu untuk ditangani oleh beberapa Kementerian dan Lembaga terkait agar masyarakat mengetahui kebenaran informasi yang akurat.
Misalnya seperti masalah COVID-19, konten- konten hoaks atau sesat dibuktikan dan ditangani dengan peran serta Kementerian Kesehatan karena menyangkut pembahasan sesuai bidangnya.
Baca juga: Kominfo jadikan literasi untuk menangkal "tsunami digital"
Kementerian Kominfo secara spesifik menurut Undang-Undang dapat langsung menangani tayangan perjudian dan pornografi sehingga dua konten tersebut tidak menyebar dan merusak situasi sosial di tengah masyarakat.
Meningkatnya tingkat melek digital hingga keberanian masyarakat untuk melakukan pelaporan atas isu negatif di ruang digital juga dinilai tidak lepas dari program Gerakan Literasi Digital Nasional (GLDN) yang dicanangkan pada Mei 2021.
Antusias masyarakat untuk mendapatkan pelatihan dasar mendapatkan pengetahuan tentang empat pilar literasi digital dinilai sangatlah tinggi.
Target awalnya Kementerian Kominfo akan menyasar 12,5 juta penduduk untuk mendapatkan pelatihan Kecakapan Digital, Etika Digital, Keamanan Digital, dan Budaya Digital hingga akhir 2021.
Namun rupanya dalam data Kementerian Kominfo terdaftar sebanyak 13 juta penduduk hingga November 2021 telah mendapatkan pelatihan literasi digital dalam gerakan nasional itu.
“Banyak orang yang mendadak digital di 2020, itu membuat orang jadinya gagap dengan ruang digital. Tidak peduli latar belakang pendidikan maupun ekonominya. Mudah- mudahan ini membantu dan membuat masyarakat kita makin cakap digital dan memiliki kehidupan paripurna di ruang digital,” ujar Devie.
Berkaca dari hal- hal itu diharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung ruang digital yang aman dan nyaman serta dapat dimanfaatkan secara maksimal dapat terus berlanjut dan bahkan bisa terus bertambah.
Baca juga: Kecakapan digital syarat utama ciptakan ruang digital produktif
Baca juga: Pemerintah harapkan literasi digital bantu produktivitas masyarakat
Baca juga: Mendes PDTT sebut digitalisasi desa harus diimbangi literasi digital
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2021
