Dengan sistem ini akan memberikan dampak besar untuk peningkatan layanan kepada masyarakat
Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) segera menghadirkan layanan berbasis elektronik untuk memudahkan warga mengurus berbagai keperluan terkait kependudukan.

"Gubernur kita Rusdy Mastura ingin meningkatkan  layanan pemerintahan  berbasis digital sehingga menjadi sebuah loncatan untuk memudahkan dan mengefisienkan masyarakat mengurus berbagai keperluannya," kata Tenaga Ahli Gubernur Sulteng M Ridha Saleh di Palu, Selasa.

Pemprov Sulteng, sebut Ridha Saleh terus berupaya mengoptimalkan program desa pintar (smart village) yang salah satu tujuannya untuk memudahkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informatika.

Karena itu, Ridha Saleh mengemukakan akan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-goverment)  yang terkoneksi dengan "Sistem Semua Bisa Kerja".

"Dengan sistem ini akan memberikan dampak besar untuk peningkatan layanan kepada masyarakat, ke depan masyarakat yang dari kabupaten bisa langsung menyampaikan permintaan sesuai kebutuhan, melalui sistem tersebut," kata Ridha Saleh.

"Smart village harus berdampak terhadap kemajuan pembangunan daerah dan percepatan pelayanan terhadap masyarakat," kata Ridha Saleh yang juga Mantan Komisioner Komnas-HAM RI.

Ia menjelaskan Pemprov Sulteng sebelumnya telah meluncurkan program "smart village" di Desa Pakuli, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, yang dihadiri Gubernur Rusdy Mastura bersama pejabat dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  pada Kamis (4/11).

"Smart village" yang diikutkan dengan adanya sarana penunjang teknologi informasi, diharapkan menjadi satu loncatan untuk mempercepat pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat.

"Dengan program ini masyarakat dapat memanfaatkan sistem teknologi informasi atau layanan digital, untuk menopang kegiatan perekonomian," kata Ridha Saleh.

Olehnya, Ridha Saleh menyebut, Gubernur Sulteng Rusdy Mastura sangat berharap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait  segera mewujudkan "smart village" yang diawali dengan penyediaan layanan berbasis teknologi informasi kepada masyarakat.

Baca juga: Anggota DPR: Society 5.0 jadi peluang bagi pengembang majukan desa
Baca juga: Sulteng terapkan konsep "smart village" optimalkan pembangunan desa
Baca juga: Sulteng luncurkan "smart village" agar keluar dari ketertinggalan





 

Pewarta: Muhammad Hajiji
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2021