Mamuju (ANTARA News) - Sekitar 10.343 dokter di Indonesia telah dilatih memasang alat kontrasepsi program keluarga berencana berupa implant dan Intra Uterine Device atau IUD dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), DR Dr Sugiri Syarif, pada acara rapat kerja daerah pembangunan kependudukan dan keluarga berencana di Mamuju, Kamis, mengatakan, selain dokter sebanyak 35.000 bidang di seluruh wilayah Indonesia dilatih untuk memasang implant dan IUD.

Ia mengatakan, untuk mendukung program Keluarga Berencana (KB) dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk selain dengan melatih tenaga medis seperti bidang dan dokter memasang alat kontrasepsi KB itu, pemerintah juga menyediakan alat kontrasepsi dan sarana prasarana pelayanan KB.

Menurut dia, BKKBN pusat telah menyusun program kependudukan dan keluarga berencana (KKB) untuk menekan laju pertumbuhan penduduk Indonesia.

Ia mengatakan, dengan program itu selain dengan melahirkan program menekan angka kelahiran melalui program KB, juga melahirkan program untuk penurunan kematian ibu melalui program jaminan persalinan (Jampersal).

"Program Jampersal merupakan program yang turut mendukung program agar masyarakat memiliki tingkat keikutsertaan dalam program KB tinggi dengan memberikan pelayanan KB sesegera mungkin kepada ibu yang baru melahirkan dan neonatal,"katanya.

Menurut dia, jika ada persalinan sekitar 4 sampai 4,5 juta jiwa pada tahun 2011 dan langsung mendapatkan pelayanan kontrasepsi dari program itu, maka angka masyarakat yang menjadi sasaran peserta KB baru akan mencapai sekitar 7,2 juta jiwa.

"Itu artinya angka laju pertumbuhan penduduk sekitar 1,49 persen dari 237 juta jiwa di Indonesia sesuai hasil sensus tahun 2010m atau sekitar 3,4 juta sampai 4 juta pertahun atau sekitar 10.000 jiwa perhari dapat ditekan,"katanya.

Ia mengatakan, program tersebut harus didukung semua pihak agar ledakan penduduk yang diprediksi di negara ini dapat terjadi dapat dicegah.

Karena kata dia, jika ledakan penduduk terjadi maka pemerintah akan sangat sulit sulit melakukan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat seperti penyedian pangan, energi, transportasi pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan sebagainya. (MFH/Y006/K004)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011