"Pemberantasan dan pencegahan korupsi, bukan hanya KPK yang mengemban tugas untuk melakukan pemberantasan korupsi tetapi hakekatnya diperlukan sebuah gerakan nasional," kata Presiden saat membuka rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden di Jakarta, Senin sore.
Kepala Negara mengatakan keterlibatan semua pihak perlu didorong untuk program tersebut.
Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak hanya penindakan atau proses penyelidikan semata-mata namun lebih dari itu kampanye anti korupsi dan upaya pencegahan sejak dini juga harus dilakukan.
"Tetapi juga sebagai sebuah bangsa, yang terus menjalani kehidupanannya maka diperlukan pula upaya sistematis, misalnya untuk membangun iklim dan budaya anti korupsi, meletakkan landasan nilai serta membangun sistem yang bersih yang tidak mudah orang melakukan tindak pidana korupsi," kata Presiden.
Rapat terbatas yang dihadiri oleh sejumlah menteri terkait, mendengarkan paparan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana tentang rencana aksi nasional pemberantasan korupsi 2010-2025.
Selain itu, ratas juga membahas mengenai upaya melanjutkan program-program terkait pembangunan hak asasi manusia yang dipaparkan oleh Menkumham Patrialis Akbar.
"Pemenuhan, penghormatan HAM itu, namun semuanya not to be taken for granted. Tidak boleh seolah sudah selesai urusan ini dan pasti berjalan dengan baik. Kita harus berbenah diri melakukan sesuatu agar wajah HAM di negeri ini menjadi sungguh baik, dan akhirnya kita menjadi negara demokrasi yang bukan hanya bermartabat tetapi juga menghadirkan kebebasan, kepatuhan terhadap pranata hukum, serta perlindungan hak asasi warga negara," tegas Presiden.
Hadir dalam rapat itu Wapres Boediono, Menko PolhukamB Djoko Suyanto, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Jaksa Agung Basrief Arief dan sejumlah pejabat lainnya.
(P008/D011/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
