Kendati bahwa penyelenggaraan ibadah haji pada 1430H/2009M pelaksanaan di Madinah dan Arafah berjalan baik, tetapi pada tahun ini "dinodai" jemaah haji non-kuota, kata Menag ketika menyambut kedatangan jemaah haji kelompok terbang (kloter) 48 dan 49 dari DKI Jakarta di Bandara Soekarno-Hatta, Jumat.
Ia menjelaskan, penyelenggaraan ibadah haji sekarang berjalan baik, tertib dan lancar. Hal itu ditandai dengan penematan jemaah haji terjauh 7 km. Sebanyak 26,40 persen berada di ring I. Tahun lalu tercatat 18,19 persen.
Di Madinah, jemaah Indonesia berada di wilayah Markaziah, sekitar 600 meter, sebanyak 75 persen. "Protes jemaah haji terhadap pondokan di Mekkah hanya 5 rumah. Padah tahun lalu terjadi 87 rumah," kata Menag.
Untuk tahun ini jemaah yang wafat tercatat sebanyak 312 orang. Sedangkan tahun lalu 498 orang. Jemaah yang masih tinggal di tanah suci tercatat 9 orang, 7 di antara di Mekkah dan sisanya di Madinah. Pada musim haji tahun lalu yang tinggal karena sakit sebanyak 13 orang.
"Ini ada penurunan cukup baik," katanya.
Dalam penyambutan jemaah haji kloter terakhir itu, selain hadir Wagub DKI Prijanto, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Slamet Riyanto, dan sejumlah pejabat lainnya, seperti dituturkan Sekditjen Abdul Gafur Djawahir, tercatat yang kembali ke tanah air tersebut dalam dua kloter tersebut sekitar 900 orang.
Kendati diperoleh sejumlah keberhasilan, Menag mengaku bahwa penyelenggaraan ibadah haji sekali ini "dinodai" jemaah non-kuota. Dari laporan yang ia terima dari muassasah tercatat 3.700 orang non-kuota, sebanyak 2.500 orang di antaranya tak memperoleh pelayanan sebagaimana mestinya.
Mereka terlantar, yang akhirnya pemerintah menanggung persoalan di negeri orang. Dalam kaitan itu Menag berharap agar masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji hendaknya melalui proses yang benar, mendaftarkan diri ke Kantor Depag setempat.
Dengan cara itu, tentu akan ada kepastian keberangkatan dan pelayanan selama di tanah suci, ia menjelaskan.
Tentang masih adanya pelanggaran dari penyelenggara haji khusus, menteri mengaku akan mempelajari terlebih dahulu sampai seberapa jauh tingkat kesalahan para penyelenggara haji tersebut.
Bentuk tim
Guna mengulang sukses penyelenggaraan haji pada musim haji 1431H/2010M, Abdul Gafur Djawahir mengaku pihaknya akan berpegang pada pengalaman sebelumnya, yaitu melakukan persiapan sedini mungkin.
Sukses penyelenggaraan haji sekali ini tak lepas dari persiapan yang matang. "Kita tak ingin mengalami hal yang sama, persoalan pondokan yang jaraknya terlalu jauh pada tahun-tahun lalu tak boleh terulang," kata Djawahir.
Untuk itulah, seperti tahun lalu, pihak Depag sudah membentuk tim perumahan agar pondokan di Mekkah dan Madinah segera terselesaikan. Persoalan ini tak dapat dianggap enteng, karena persaingan antarnegara untuk mendapatkan pondokan yang jaraknya dekat belakangan ini makin ketat.
Hal ini perlu dilakukan, karena proyek perluasan masjidil Haram masih berjalan. "Jelas, hukum pasar akan berlaku," katanya.
Ia berharap baik pembiayaan maupun dukungan teknis lainnya mendapat sambutan dari anggota legislatif. "Sebab, masalah ini juga harus dibawa rapat di komisi VIII," demikian Djawahir.(*)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010
