Itu akan menjadi mimpi buruk logistik jika tidak dipersiapkan dengan baikJakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan hingga saat ini sebanyak 41 juta dosis vaksin COVID-19 telah disuntikkan kepada masyarakat Indonesia dan akan terus dipercepat.
Sri Mulyani menyatakan pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 akan terus diakselerasi sesuai arahan Presiden Joko Widodo yakni mencapai 2 juta dosis per hari
“Sampai sekarang kita sudah memvaksin 41 juta dan bapak Presiden menetapkan bahwa peningkatannya harus sampai 2 juta vaksin yang dilakukan setiap harinya,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Rabu.
Sri Mulyani menuturkan saat ini Indonesia sedang menghadapi gelombang kedua khususnya terhadap varian Delta sehingga pemerintah harus bersiap dalam menyediakan vaksin bagi masyarakat.
Ia memastikan pemerintah telah menyiapkan seluruh sumber fiskal untuk menyediakan vaksin sehingga Indonesia dapat keluar dari krisis kesehatan maupun ekonomi.
Baca juga: Menkeu: Anggaran program vaksinasi COVID-19 capai Rp130,03 triliun
“Indonesia termasuk di antara negara-negara yang sangat cepat (mendapat vaksin) karena pada kondisi awal kami akan membeli vaksin itu bahkan sebelum vaksinnya ada. Saat vaksin masih diriset Indonesia sudah memesan,” katanya.
Ia menjelaskan terdapat beberapa tantangan dalam program vaksinasi mulai dari persiapan yang matang mengingat Indonesia memiliki jumlah penduduk sangat banyak dan jenis-jenis vaksin yang berbeda.
Kemudian jenis vaksin COVID-19 yang berbeda tersebut membutuhkan cara penyimpanan yang berbeda-beda juga sehingga persiapan harus dilakukan.
“Itu akan menjadi mimpi buruk logistik jika tidak dipersiapkan dengan baik,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah juga memiliki tantangan dalam mengajak dan mempersuasi masyarakat agar berkenan untuk divaksinasi.
Baca juga: Menkeu ingin Bea Cukai wujudkan distribusi vaksin COVID tercepat dunia
“Jadi ini memang ada banyak sekali hal teknis bukan hanya sekadar kita punya uang lalu kita bisa membeli vaksin dan kita bisa menyediakan vaksin. Kasusnya tidak seperti itu,” katanya.
Tak hanya itu, ia mengatakan pemerintah dalam krisis ini juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga tiga aspek yakni mengatasi COVID-19 dan menjaga keselamatan masyarakat.
Selanjutnya, menyelamatkan Indonesia dari kekacauan ekonomi dengan memastikan sistem keuangan selalu stabil serta memastikan kebijakan fiskal dan makro terus sustainable atau berkesinambungan.
“Pandemi itu seperti perubahan iklim karena terkait dengan seluruh negara di dunia jadi kita tidak bisa mengatasi ini hanya secara nasional saja,” tegasnya.
Baca juga: Sri Mulyani: Vaksinasi COVID-19 bawa harapan ekonomi RI segera pulih
Baca juga: Eskalasi kasus COVID-19, Menkeu: Jangan sampai rem darurat diinjak
Baca juga: Pemerintah kantongi Rp54,44 triliun anggaran vaksinasi COVID-19 gratis
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2021
