Reuters melaporkan sebelumnya bahwa sejumlah perusahaan China telah ditambahkan ke daftar tersebut, termasuk pembuat chip, SMIC.
Baca juga: DJI rilis drone seri Mavic 2 di Indonesia
Menteri Perdagangan Wilbur Ross, Jumat (18/12), seperti dilaporkan Reuters, mengkritik apa yang dia sebut "pengawasan China untuk menindas warganya di Xinjiang dan di tempat lain."
Departemen Perdagangan AS menambahkan DJI, AGCU Scientech, China National Scientific Instruments and Materials dan Kuang-Chi Group karena keempat perusahaan tersebut "memungkinkan pelanggaran hak asasi manusia berskala luas di China melalui pengumpulan dan analisis genetik yang kejam atau pengawasan teknologi tinggi."
Departemen Perdagangan AS juga mengatakan bahwa dalam beberapa kasus keempat perusahaan telah "memfasilitasi ekspor barang oleh China yang membantu rezim yang represif di seluruh dunia, bertentangan dengan kepentingan kebijakan luar negeri AS."
Pemerintah Amerika Serikat sebelumnya telah menyuarakan keprihatinan tentang DJI dan pembuat drone asal China lainnya.
Pada bulan Januari, Departemen Dalam Negeri AS mengatakan akan menghentikan sekitar 800 drone buatan China, dan sebelumnya menghentikan pembelian tambahan drone tersebut oleh Departemen Dalam Negeri.
Pada Mei 2019, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS memperingatkan perusahaan-perusahaan AS tentang risiko data perusahaan dari drone buatan China.
Secara terpisah, anggota parlemen AS bulan ini memilih untuk tidak melarang pembelian drone China oleh badan-badan AS sebagai bagian dari RUU pertahanan tahunan.
Baca juga: Halo Robotics perluas drone DJI untuk industri
Pewarta: Arindra Meodia
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2020
