Mereka bertolak dari Garut pada Rabu dini hari mengenakan pakaian batik PGRI, dengan naik sembilan bus berbadan lebar serta jenis mobil lainnya, dipimpin Ketua PGRI Garut Drs Alit Burhanuddin untuk bergabung dengan para guru lainnya dari PGRI DKI Jaya, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Yogyakarta serta PGRI dari provinsi lainnya.
"Tuntutan utama adalah keberadaan Ditjen PMPTK tetap dipertahankan atau pengelolaan guru dilakukan oleh sebuah badan, yang langsung bertanggungjawab kepada Presiden RI," tegas Alit Burhanudin saat dihubungi.
Tuntutan lainnya, antara lain laksanakan anggaran pendidikan 20 persen untuk peningkatan mutu pendidikan, hentikan pelecehan profesi guru dengan memberikan upah yang wajar, serta guru swasta dan honorer memerlukan Peraturan Pemerintah (PP), yang melindungi mereka dari pelecehan profesi guru.
Sementara itu, sejumlah spanduk yang dibawa aksi diantaranya bertuliskan, "Penghapusan Ditjen PMPTK, Strategi Marginalisasi Guru dan Tenaga Kependidikan Secara Sistemik", juga bertuluskan "Rumah Guru Digusur, Guru Resah, Gelisah dan Marah", katanya.
Sasaran aksi mereka, Istana Presiden RI, Kompleks MPR RI, DPR RI, DPD RI dan Kantor Kemendiknas, seluruh peserta aksi juga mengenakan pita hitam. (ANT/A038)
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010
