"Saya belum tahu permasalahan yang terjadi di Laut Timor saat ini, tetapi kalau benar bahwa ada pencemaran, maka segera dilaporkan secara lengkap ke Deplu untuk ditangani sesegera mungkin," kata Deputi Direktur Diplomasi Publik Departemen Luar Negeri, Theo Satrio Nugroho, di Kupang, Kamis.
Ia mengemukakan hal itu menjawab pertanyaan seputar sikap Departemen Luar Negeri terhadap masalah pencemaran Laut Timor sebagai akibat meledaknya ladang gas Montara pada 21 Agustus lalu.
Ladang gas Montara yang digarap perusahaan milik mantan Perdana Menteri Thailand Thakshin Shinawatra yang dikudeta militer negara itu dua tahun lalu, meledak pada 21 Agustus 2009 sehingga memuntahkan sekitar 500.000 liter atau sekitar 1.200 barel minyak mentah (crude oil) setiap hari ke Laut Timor.
Satrio juga berjanji akan mengecek kemungkinan sudah ada laporan yang masuk ke Deplu, sehingga pemerintah Indonesia dapat segera mengambil langkah diplomasi.
"Mungkin saja laporan sudah ada ke Deplu, kami akan mengeceknya untuk segera diambil langkah diplomasi," kata Satrio Nugroho.
Secara terpisah Komandan Pangkalan Utama TNI-AL (Lantamal) VII Kupang, Laksamana Pertama Amri Husaini mengakui adanya gumpalan-gumpalan minyak mentah di perairan Laut Timor.
"Saya sudah mendapat laporan bahwa telah ditemukan gumpalan minyak yang berupa lempengan di perairan Laut Timor. Ini menunjukkan bahwa Laut Timor sudah tercemar," katanya.
Hasil laporan warga dan anggota yang diterjunkan untuk memantau pencemaran minyak tersebut telah dilanjutkan ke Pos Komando (Posko) pencemaran yang dibentuk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Kita sudah laporkan semua informasi yang kami terima ke posko pencemaran Laut Timor," katanya.
Amri mengatakan, pihaknya terus melakukan pantauan di perairan Laut Timor terkait pencemaran akibat meledaknya ladang minyak Montara pada 20 Agustus lalu. (*)
Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2009
