Jadi secara kelembagaan kami sudah siap sampai saat ini dengan di desa. Cuma ada beberapa desa dan kecamatan yang sempat tertunda karena pandemik iniJakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia siap melanjutkan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) untuk mengawasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 dengan mematuhi standar protokol kesehatan COVID-19 yang lengkap.
"Jadi secara kelembagaan kami sudah siap sampai saat ini dengan di desa. Cuma ada beberapa desa dan kecamatan yang sempat tertunda karena pandemik ini," kata Abhan dalam jumpa pers daring di akun Youtube Bawaslu RI, Senin (15/6).
Menurut Abhan, Bawaslu RI akan terus melanjutkan tahapan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang tertunda seperti di empat Kecamatan yang belum terbentuk Panwaslu Kecamatan, yaitu 2 Kecamatan di Provinsi Kalimantan Tengah dan masing-masing 1 Kecamatan di Provinsi Sulawesi Utara dan Sumatera Utara.
Baca juga: Bawaslu siap lakukan pengawasan Pilkada 9 Desember
Abhan mengatakan bahwa Bawaslu RI juga membutuhkan satu lagi kelembagaan Pengawas selain Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa/ Kelurahan, yaitu Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Tapi memang saatnya nanti (dibentuk Panwaslu TPS) pada 23 hari sebelum hari pemungutan, baru dibentuk Pengawas TPS. Karena memang masa kerja Pengawas TPS itu hanya satu bulan, 23 hari sebelum pemungutan dan 7 hari setelah pemungutan," tutur Abhan.
Sebagaimana diketahui, sebanyak 12.715 Panwaslu Kecamatan telah dibentuk sejak 6 November hingga 18 Desember 2019. Namun, Bawaslu melakukan penonaktifan sementara terhadap Panwascam yang telah dibentuk karena adanya pandemik COVID-19.
Begitu pula dengan 39.595 Panwas Kelurahan/Desa yang telah dibentuk sejak 10 Februari hingga 12 Maret 2020.
Baca juga: Polda Kalsel bersinergi dengan Bawaslu mengawal Pilkada 2020
Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan Bawaslu segera melanjutkan pembentukan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa di 27 Desa di 3 Provinsi yang tertunda karena pandemik COVID-19 itu.
Seiring dengan penyesuaian protokol COVID-19, Fritz memastikan Bawaslu bakal melakukan monitoring terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota yang mendapatkan kesulitan dalam proses pengaktifan Panwascam dan Panwaslu Desa/ Kelurahan.
Dia meyakinkan, dalam pelaksanaan proses pengaktifan panwas Ad Hoc, Bawaslu akan tetap berjalan sesuai protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19.
"Kami akan lakukan bimbingan teknis secara daring, atau video tutorial dan tatap muka. Ini diharapkan menjadi pengembangan kapasitas bagi Panwascam, Panwas Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS di tengah pandemi COVID-19," tukas dia.
Baca juga: Bawaslu Kalsel ingatkan petahana tak politisasi bansos COVID-19
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2020
