Saat ini kami tengah menggodok beragam opsi dan strategi untuk melakukan penyelesaian kewajiban tersebut
Jakarta (ANTARA) - Perum Perumnas sedang mengkaji beragam opsi dan strategi untuk memenuhi kewajiban penyelesaian utang jang menengah atau Medium Term Note (MTN) I Tahun 2017 yang pembayarannya diputuskan untuk ditunda.

Direktur Keuangan Perum Perumnas Eko Yuliantoro dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, menjelaskan penundaan pembayaran MTN itu merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kehati-hatian di tengah pandemi COVID-19.

"Kami menerapkan manajemen risiko agar kondisi keuangan tetap terjaga. Saat ini kami tengah menggodok beragam opsi dan strategi untuk melakukan penyelesaian kewajiban tersebut," katanya.

Ia mengatakan Perumnas memiliki 81 proyek aktif di seluruh Indonesia dengan rata-rata pembangunan sekitar 15.000 unit per tahun.

Namun, lanjut dia, dengan adanya pandemi COVID-19 ini penurunan daya beli masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah tak terelakkan. Sementara pasar terbesar perseroan berada di segmen masyarakat berpenghasilan rendah sehingga mempengaruhi laju pertumbuhan bisnis.

Baca juga: Kementerian BUMN: COVID-19, faktor Perumnas tunda pembayaran pokok MTN

Di sisi lain, ia menyampaikan perbankan umumnya juga menghentikan sementara atau menahan laju pertumbuhan KPR, sehingga berimbas pada keterbatasan penyediaan KPR.

"Dan ini tentu saja berimbas pada keberminatan segmen pasar menengah bawah karena mayoritas menggunakan fasilitas KPR dalam pembelian rumah," kata dia.

Eko menambahkan proyek-proyek strategis perseroan, khususnya di wilayah Jabodetabek, berada di zona merah bencana nasional, sehingga berimbas secara signifikan pada penjualan dan pendapatan atas penjualan proyek itu mengalami penurunan secara drastis.

"Inilah yang menjadi pertimbangan kami, manajemen Perum Perumnas untuk menunda pembayaran MTN yang jatuh tempo pada April 2020," katanya.

Walaupun demikian, ia menyampaikan Perumnas tetap komitmen untuk mendukung program pemerintah guna memenuhi penyediaan perumahan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Hal ini dapat terlihat dari tetap berjalannya progres pembangunan dari setiap proyek, baik itu untuk kawasan rumah tapak atau high rise, agar tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan," ucapnya.

Baca juga: Perumnas gandeng sejumlah BUMN kurangi "backlog" rumah
 

Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2020