Cibinong, Bogor (ANTARA) - Bupati Bogor Ade Yasin menyayangkan masih banyak warga Kabupaten Bogor (Jawa Barat) yang diwajibkan "ngantor" ke wilayah Jakarta meski dalam situasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Temuan itu dia dapati ketika melakukan kunjungan ke stasiun-stasiun kereta rel listrik (KRL) di Kabupaten Bogor pada Senin (20/4) dan menanyakan langsung ke beberapa penumpang KRL.

"Saya tanya, katanya mau rapat di kantor. Kata saya kenapa, kan bisa pakai aplikasi untuk rapatnya, banyak alasan dari mereka. Jadi intinya masih belum ideal 100 persen penerapan PSBB di Jakarta maupun di Kabupaten Bogor ini," kata Ade Yasin.

Baca juga: BPTJ: Pengguna KRL dari Bogor turun 85 persen
Baca juga: Bupati Bogor desak Kemenhub kaji ulang aturan operasional KRL


Menurut perempuan yang juga merupakan Ketua DPW PPP Jawa Barat itu, masih didapati sejumlah penumpang yang duduk berdempetan di dalam KRL, meski PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) sudah memberikan pembatas jarak.

"Terus yang berdiri dan duduk berdempetan juga masih banyak. Artinya, memang ketika mereka masuk kereta dan mau jalan, sangat sulit lagi untuk diatur,” tuturnya.

Karena itu, dia berharap perkantoran di DKI Jakarta bisa menerapkan sistem kerja dari rumah (WFH).

“Saya minta agar pemprov tegas lagi, soalnya masih ada banyak kantor yang mempekerjakan karyawannya, jika memang semuanya kompak pasti untuk memutus mata rantai COVID-19 di Kabupaten Bogor maupun di Jakarta bisa berjalan,” kata Ade Yasin.
Baca juga: Kartini di tengah pandemi

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2020