"Pekan depan, kami memanggil kalangan Depag untuk dimintai keterangan," kata Kasat Reskrim Polres Bojonegoro, AKP Andi Sinjaya, Minggu.
Dari hasil pengusutan polisi, katanya, anggaran Jasmas 2008 di Bojonegoro yang nilai totalnya mencapai Rp36,5 miliar tersebut, diduga sebagian penyimpangan terjadi di 25 sekolah agama yang tidak terdaftar di Depag Bojonegoro.
Padahal, katanya, dalam laporan pemanfaatan anggaran Jasmas 2008 tersebut, tercatat ada 25 sekolah agama yang mendapatkan bantuan anggaran jasmas yang besarnya bervariasi mulai Rp15 juta hingga Rp100 juta.
Dugaan sementara, 25 sekolah agama tersebut fiktif, karena tidak tercatat di Kantor Departemen Agama, karena itu pengusutan dugaan penyimpangan anggaran Jasmas di 25 sekolah agama akan dikembangkan dengan memanggil kalangan Depag untuk dimintai keterangan.
"Hasilnya ya tunggu setelah kalangan Depag dimintai keterangan," katanya.
Dari laporan yang ada, katanya, modus penyaluran jasmas adalah setiap anggota DPRD ada yang menyalurkan kepada satu atau dua sekolah agama itu.
Hanya saja, lanjutnya, pengusutan kepada anggota DPRD yang menyalurkan jasmas dan sekarang masih menjabat belum bisa dilakukan karena izin dari Gubernur Jawa Timur belum turun.
Dalam pengusutan anggaran Jasmas 2008 tersebut, polisi memilah kasusnya dalam beberapa bidang, di antaranya bidang sekolah agama, infrastruktur jalan, dan kegiatan keagamaan.
Data dana Jasmas 2008 sebesar Rp36,5 miliar yang diperoleh ANTARA News mencatat penyaluran dana itu dibagikan melalui anggota DPRD Rp700 juta, Wakil Ketua DPRD Rp1,1 miliar dan Ketua DPRD Rp1,3 miliar, dan anggota panitia anggaran DPRD Rp900 juta yang disalurkan kepada 3.640 lembaga di Bojonegoro.
Untuk proses pencairan anggaran tersebut, melalui Bakesbang dan Kessos sebesar Rp25.243.750.000,00 untuk 3.175 lembaga, Kantor Diknas Rp6.520.000.000,00 untuk 235 lembaga, dan Bagian Keuangan Rp4.736.250,00 untuk 230 lembaga. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2009
