Kemenaker sosialisasikan Program Kartu Prakerja di Jawa Tengah

Semarang (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menggiatkan sosialisasi Program Kartu Prakerja di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah 500 ribu kuota yang menggunakan skema sistem offline.

"Kuota offline dikhususkan bagi mereka yang berada di remote area (daerah terpencil), belum begitu familiar dengan digitalisasi atau bagi mereka yang berada di area blank spot. Maksudnya pelatihannya secara offline, pendaftarannya tetap dengan online," kata Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja RI Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Pengawasan Hindun Anisah di Semarang, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa peserta dari Program Kartu Prakerja ditargetkan mencapai 2 juta, dimana sebanyak 1,5 juta pemegang kartu bakal mendapatkan pelatihan digital, sedangkan 500.000 sisanya bakal mendapatkan pelatihan secara offline (reguler).

Hal tersebut disampaikan Hindun pada sosialisasi Program Kartu Prakerja sistem offline di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Kota Semarang.

Sosialisasi itu diikuti kepala dinas tenaga kerja tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta instansi lain, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan asosiasi pekerja serta pengusaha.

"Sosialisasi ini kami lakukan agar nantinya dinas tenaga kerja di provinsi dan kabupaten/kota melakukan pendampingan kepada para calon penerima kartu prakerja ini. Dimulai dari saat pendaftaran, yang tetap memakai sistem online'" ujarnya.

Melalui sosialisasi tersebut, dirinya berharap seluruh kabupaten/kota bisa menyiapkan calon penerima kartu prakerja ini.

"Jadi ada persiapan dari awal lewat sosialisasi ini sehingga nantinya saat kartu ini diluncurkan, semua sudah siap," ujarnya.

Hindun mengungkapkan sasaran Kartu Prakerja di Jawa Tengah menyasar empat klaster, masing-masing calon pekerja migran Indonesia (PMI), masyarakat yang berada di destinasi prioritas Candi Borobudur, daerah terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK), serta afirmasi perempuan dan disabilitas.

"Untuk jumlahnya, belum bisa diputuskan, tapi jumlah per klaster berdasarkan data 'demand and supply' yang selama ini masuk di Sistem Ketenagakerjaan, kemudian kami memilih yang empat klaster ini berdasarkan data-data yang ada tersebut," katanya.