Deputi IV KSP Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Juri Ardiantoro menekankan bahwa keberadaan Pusat Informasi Terpadu ini sesuai dengan kesepakatan dalam rapat tingkat menteri.
"Pusat Informasi Terpadu disiapkan untuk memberikan perkembangan informasi penanganan virus Corona atau 2019-nCov yang dilakukan secara terpadu oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (K/L/D)," ujar Juri dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.
Dia menyampaikan perkembangan aktivitas 243 WNI yang sedang diobservasi di Natuna, Kepulauan Riau menjadi salah satu hal penting yang akan terus disampaikan di pos informasi tersebut.
Baca juga: Pemulangan WNI mantan anggota ISIS, Moeldoko: Lihat untung ruginya
Baca juga: KSP: Belum ada peringatan perjalanan ke China terkait virus Corona
Pemerintah juga memastikan akan terus melakukan pendampingan terhadap para WNI pasca-observasi.
Juri menyatakan pembentukan pos informasi ini untuk memberikan informasi yang komprehensif dan jernih kepada masyarakat. Informasi yang jernih ini untuk
menghindari data dan informasi yang tidak kredibel.
Pos informasi ini dibentuk untuk memberikan informasi data secara reguler.
"Di sini tempat untuk mengetahui data-data terkait dengan penanganan wabah Corona. Tapi sebagai leading sector-nya ada di Kemenkes dan Kemenlu," ujar Juri.
Pos informasi ini juga memberikan ruang kepada jurnalis untuk mengakses data dan informasi tentang wabah Koronavirus yang terjadi di sejumlah negara dan tindakan preventif yang dilakukan pemerintah Indonesia.
Rencananya pos informasi ini akan memberikan data termutakhir terkait Koronavirus setiap hari pada pukul 06.00 WIB dan 18.00 WIB, serta akan menyampaikan konferensi pers secara berkala.
Deputi II KSP Bidang Pembangunan Manusia Abetnego Tarigan menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir atas wabah Koronavirus ini.
Abetnego berharap kehadiran Pusat Informasi Terpadu dapat memberikan informasi yang jernih secara utuh kepada masyarakat sehingga menghindari stigmasisasi terhadap 243 WNI yang tengah menjalani observasi di Natuna.
"Kami sangat berharap dengan adanya pos informasi ini bisa menghindari stigmatisasi terhadap mereka yang diobservasi," kata Abetnego.
Baca juga: Moeldoko sebut virus Corona belum masuk ke Indonesia
Di sisi lain Abetnego meminta warga yang memiliki gejala sakit demam untuk segera menghubungi puskesmas terdekat. Penanganan wabah ini dilakukan dengan baik.
Pada kesempatan tersebut, Deputi V KSP Bidang Politik, Hukum, Hankam, dan HAM Jaleswari Pramodhawardani mengungkapkan pada hari Kamis (6/2) dirinya beserta tim sempat mengunjungi tempat observasi WNI dan bertemu dengan masyarakat Natuna serta kepala daerah.
Pramodhawardani menyampaikan dalam pertemuan tersebut, masyarakat Natuna mengaku sempat khawatir atas datangnya ratusan WNI dari Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
Namun, setelah memperoleh sejumlah informasi, baik dari aparat TNI/Polri maupun pejabat pemerintah, masyarakat Natuna menyatakan menerima kehadiran ratusan WNI tersebut dengan tangan terbuka.
"Pemerintah menjamin observasi yang dilakukan sesuai dengan standar dan protokol kesehatan yang berlaku," kata Dani.
Baca juga: Hari keenam karantina, WNI dari Wuhan di Natuna dinyatakan sehat
Menurut Dani, dua hal yang menjadi tujuan tim melihat tempat observasi adalah memastikan bahwa negara hadir dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat.
"Kami memang tidak bisa bertemu dengan WNI yang diobservasi karena itu menjadi bagian dari kepatuhan menjalani protokol WHO (Badan Kesehatan Dunia milik PBB)," ujarnya.
Ia mengatakan bahwa para WNI yang menjalani observasi di Natuna menjalani kegiatan sehari-hari dengan normal seperti biasa.
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2020
