"Saya juga minta dibuatkan kronologisnya. Sebetulnya rangkaian yang kita keluarkan untuk perkara terkait itu apa saja. Mulai dari penetapan hasil pemilunya," kata Ketua KPU Arief Budiman di Jakarta, Jumat.
Baca juga: KPU: tidak ada pandangan berbeda loloskan PAW dari penyuap komisioner
Kemudian, dokumen itu, lanjut dia, menjelaskan tentang penetapan calon yang terpilih, dan adanya pengajuan keberatan atau uji materi.
"Sampai dengan berapa kali surat masuk (permohonan pergantian antar waktu) ke kita, berapa kali kita jawab. Sampai dengan yang terakhir kita kirimkan tanggal 7 kemarin, jadi itu juga sedang disiapkan," katanya.
Menurut Arief kalau dokumen itu sewaktu-waktu dibutuhkan untuk kepentingan tertentu maka bisa langsung dipergunakan karena sudah tersedia.
Selain menyiapkan dokumen kronologi kasus tersebut, KPU juga sedang menyiapkan laporan untuk diserahkan ke Presiden, DPR dan DKPP.
Pada Rabu 8 Januari 2020, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap salah seorang komisioner Komisi Pemilihan Umum RI yaitu Wahyu Setiawan.
Baca juga: Terkena OTT, KPU tidak beri bantuan hukum bagi Wahyu Setiawan
Wahyu diketahui meminta dana operasional Rp900 juta untuk membantu Harun menjadi anggota DPR RI pengganti antar waktu.
KPK total telah mengumumkan empat tersangka terkait kasus suap terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 itu.
Sebagai penerima, yakni Wahyu dan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu atau orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF). Sedangkan sebagai pemberi, yakni kader PDIP Harun Masiku (HAR) dan Saeful (SAE) dari unsur swasta.
Baca juga: OTT KPK, KPU sebut permohonan PAW ditandatangani ketum dan sekjen PDIP
Baca juga: KPU gelar pleno soal status Wahyu Setiawan
Baca juga: Pengamat yakin KPU bisa lewati krisis kepercayaan
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2020
