“Karena mereka membangun sistem, membangun start-up itu dari aspek ketersediaan layanan individu, keamanannya biasanya enggak ada,” ujar Agung dalam "Forum Diskusi Telematika Akhir Tahun 2019" di Jakarta, Senin.
Oleh karena itu, Agung mengatakan menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk mencegah hal itu. Menurut dia, Kemenko Perekonomian dapat membangun inkubator untuk UMKM.
“Salah satu kebijakan pemerintah selain regulasi adalah jaminan keamanan. BSSN sudah ada proyeksi ke arah sana,” kata Agung.
Baca juga: Potensi serangan siber pada 2020 menurut BSSN
Pada 2020, lanjut Agung, BSSN akan membangun platform aman untuk UMKM dengan menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang dinamai UMKM Syariah.
“Jadi platform e-commerce yang aman itu bisa tentunya mengurangi 43 serangan siber,” ujar Agung.
“Proyek tersebut akan diselesaikan tahun ini, tahun 2019 ini akan selesai. Rencananya tahun 2020 nanti akan diinformasikan lebih lanjut karena itu di bawah Direktorat Proteksi Ekonomi Digital,” tambah dia.
Langkah BSSN dan Baznas tersebut sekaligus untuk mendorong pengembangan ekosistem digital yang aman dan kompetitif guna mendukung industri halal. Peningkatan industri ini diharap akan berpengaruh terhadap pertumbuhan keuangan syariah Nasional.
Baca juga: RUU Ketahanan dan Keamanan Siber ditargetkan rampung 2020
Baca juga: BSSN terus tingkatkan SDM keamanan siber
Baca juga: Kepala Keamanan Siber Ceko dipecat gara-gara kontroversi Huawei
Pewarta: Arindra Meodia
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2019
