Upaya perluasan kemitraan itu mau tidak mau berhadapan dengan China, raksasa ekonomi yang menganggap Taiwan bagian dari wilayahnya.
China, negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat, telah sekian lama memiliki hubungan tradisional kuat dengan ASEAN, baik dari segi ekonomi maupun politik.
Apalagi, China semakin gencar menancapkan proyek infrastruktur besar-besaran melalui Belt-Road Initiatives (Prakarsa Sabuk dan Jalan) sejak 2013, ambisinya untuk menciptakan pasar raksasa di sekitar Jalur Sutra.
Sebanyak 152 negara dan organisasi internasional di Asia, Eropa, Afrika, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika terlibat dalam prakarsa tersebut.
Tak ayal, pengaruh China di Asia Tenggara juga semakin kuat saat negara-negara di kawasan tergiur mendapat potongan "kue" proyek pembangunan infrastruktur dan investasi China itu.
Survei Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) pada Januari 2019, yang melibatkan 1.008 responden dari 10 negara ASEAN, menunjukkan bahwa 73,3% responden menganggap China memiliki pengaruh terbesar di ASEAN dalam bidang ekonomi. Lebih besar dibandingkan dengan pengaruh Amerika Serikat di kawasan ini.
Dalam bidang politik, China juga memiliki ikatan kuat secara bilateral ataupun multilateral dengan 10 negara ASEAN: Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Kamboja dan Myanmar.
Dengan kesepuluh anggota Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara itu, China sudah punya pijakan hubungan kuat antara lain melalui KTT ASEAN-China juga KTT ASEAN+3 (China, Jepang Korea), dan yang tak lama lagi akan diwujudkan: Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), yang total melibatkan 16 negara dan 30 persen GDP dunia.
Keterikatan China melalui mekanisme ASEAN berarti negara berpenduduk terbanyak di dunia itu juga mempunyai keleluasaan untuk bekerja sama di berbagai bidang strategis.
Salah satunya, China dan ASEAN sudah memberlakukan kawasan perdagangan bebas (ASEAN-China Free Trade Area, ACFTA), yang mulai berjalan sejak 2010.
Secara bilateral, kekuamtan hubungan China dengan negara-negara di Asia Tenggara juga tampak jelas.
Dengan Indonesia, misalnya.
Menurut data Kementerian Luar Negeri RI, China adalah mitra dagang terbesar Indonesia dengan total nilai perdagangan bilateral pada 2018 mencapai 72,6 miliar dolar AS.
Selain itu, China merupakan investor asing ketiga terbesar bagi Indonesia, dengan total nilai investasi pada 2018 mencapai angka 2,3 miliar dolar AS.
Baca juga: Menperin kawal investasi Taiwan, mulai elektronik hingga petrokimia
Strategi Sederhana
Sadar dengan kuku China yang sudah menancap tajam di kawasan, Taiwan cenderung menerapkan sikap merunduk daripada menyaingi pengaruh China.
"Kami akan bersikap sederhana dalam memperkuat hubungan substansial dengan negara-negara tetangga," Chen Ming Chi, wakil menteri pada departemen urusan China Daratan (Mainland Affairs Council-MAC) Taiwan ketika menerima sejumlah wartawan internasional pada Desember di Taipei.
Ia menjawab pertanyaan soal upaya Taiwan menembus kekuatan faktor China dalam menjalin kemitraan di ASEAN.
Taiwan juga tampaknya menyadari bahwa tidak realistis baginya untuk mengharapkan negara-negara ASEAN yang menganut kebijakan Satu China (One China policy), termasuk Indonesia, suatu saat nanti akan mengakui kedaulatan Taiwan sebagai negara, cepat atau lambat.
Melalui kebijakan Satu China, negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan China terikat komitmen menempatkan Republik Rakyat China sebagai pemerintah resmi China daratan, termasuk atas Hong Kong, Macau dan Taiwan.
Saat ini, Taiwan hanya menjalin hubungan diplomatik dengan 15 pemerintahan, yang mengakuinya sebagai sebuah negara berdaulat.
Sejak Tsai Ing-wen memimpin pada 2016, Taiwan sudah mengalami pemutusan hubungan diplomatik dengan tujuh pemerintahan, yang mengalihkan hubungan mereka pada China.
"Silakan saja kalau mereka ingin tetap memegang One China policy, kami tidak akan menetapkan syarat apa pun dalam upaya menjalin kerja sama," kata Chen.
"Kalau ada negara yang punya One China policy, kami tentu tidak bahagia tapi kami tetap tersenyum karena yang lebih penting bagi kami adalah berusaha menjaga persahabatan yang tulus, yang saling menguntungkan," katanya.
Di mata Taiwan, sebagian besar forum kawasan di Asia selama ini memusatkan upaya kerja sama pada bidang ekonomi, politik, militer, keamanan dan bidang-bidang diplomatik tradisional lainnya sementara masalah pembangunan sosial nontradisional kurang mendapat perhatian.
Dari sisi itulah, Taiwan mencoba melakukan terobosan.
Baca juga: Teh kocok Taiwan dan roti bantal panggang hadir di Super Furry
Hubungan Antarmasyarakat
Sikap sederhana Taiwan dijalankan dengan melakukan pendekatan yang lebih mengarah pada hubungan antarmasyarakat dengan negara-negara ASEAN, bukan melulu pada perdagangan dan investasi seperti yang menjadi fokus pemerintah sebelumnya.
Melalui Kebijakan Baru Arah Selatan (NAP) yang dicanangkan pemimpin Taiwan Tsai Ing-wen pada 2016, Taiwan berupaya memperluas hubungan di sejumlah sektor utama di luar perdagangan dan ekonomi, yaitu pendidikan, pariwisata, layanan kesehatan dan pertanian.
Terkait program itu, Departemen Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial pada 2018 antara lain meluncurkan kerja sama antara enam rumah sakit di Taiwan dengan enam negara mitra di bidang medis, termasuk pelatihan tenaga medis.
Pada tahun yang sama, Badan Pertanian Taiwan (COA) juga membangun zona demonstrasi pertanian di Indonesia untuk memperkenalkan pupuk lebih canggih, mesin pertanian, pembibitan dan teknik pengelolaan pertanian.
Taiwan, melalui Yushan Forum, menjalankan mekanisme berbagi "soft power" dan pengalaman pembangunan masyarakat sipil dengan negara-negara di Asia Pasifik dalam bidang pertanian, layanan kesehatan, pendidikan, teknologi, pencegahan dan penanganan bencana, serta usaha kecil dan menengah.
"Kami harus mengenal masyarakat, budaya, kebiasaan orang-orang di ASEAN. Dan kami harus menghormati berbagai perbedaan di setiap negara, misalnya dalam hal kebiasaan konsumen, budayanya, kegiatan pendidikan," kata Connie Chang, direktur jenderal Departemen Perencanaan Menyeluruh pada Dewan Pembangunan Nasional (NDC).
Sertifikasi dan Pariwisata Halal
Connie mengambil contoh bagaimana Taiwan berupaya memberi perhatian lebih detail kepada kalangan penduduk Muslim di ASEAN, termasuk di Indonesia, negara yang berpenduduk Muslim terbanyak.
"Dengan jumlah penduduk Muslim yang begitu besar di kawasan itu, kami mendorong perusahaan-perusahaan Taiwan untuk memproduksi barang-barang yang bisa diterima dengan standar di negara-negara tersebut," katanya di Taipei.
Karena itu, papar Connie, Taiwan saat ini menjalankan mekanisme sertifikasi halal hampir untuk segala jenis produk.
Kini makin banyak restoran dan toko di Taiwan yang memasang tanda lulus sertifikasi halal.
Chen Ming Chi, sementara itu, mengatakan Taiwan akan terus menambah penyediaan tempat ibadah di fasilitas umum.
Menurut Connie, kesadaran masyarakat Taiwan sudah mulai meningkat dalam menyikapi berbagai perbedaan.
"Sebelumnya, kami tidak terlalu peduli soal perbedaan kepercayaan, agama, soal kebiasaan makan dan belanja mereka. Tapi sekarang masyarakat lebih punya kesadaran soal itu dan kami berusaha agar standar (sertifikasi halal, red) di sini sama dengan yang diterapkan di negara-negara mereka," kata Connie.
Sejak Kebijakan Baru Arah Selatan diterapkan, kunjungan kunjungan dua-arah antara Taiwan dan negara-negara-negara mitra NAP ditargetkan mencapai lebih dari lima juta orang.
Sebelumnya pada 2017, jumlah tersebut mencatat kenaikan menjadi 4.758.794 orang dibandingkan 2015, yang tercatat sebanyak 3.648.133 orang.
Setelah NAP diluncurkan, Departemen Transportasi dan Komunikasi menjalankan berbagai program untuk menarik, memandu dan mempertahankan kunjungan wisatawan dari negara-negara mitra.
Strategi pemasaran yang dilancarkan antara lain dengan menyediakan paket wisata religi dan budaya bagi kalangan wisatawan dari negara-negara berpenduduk mayoritas penganut Buddha serta menciptakan lingkungan wisata yang ramah Muslim, terutama bagi para wisatawan dari Indonesia dan Malaysia.
Saat ini Taiwan sudah menawarkan platform berbasis daring Halal.Tw, yang menyediakan berbagai informasi soal produk dan tempat makan halal, ruang shalat dan komunikasi dengan para Muslim di Taiwan.
Berbagai langkah juga diambil pemerintah Taiwan untuk menurunkan hambatan dan meningkatkan pariwisata.
Fasilitas bebas visa mulai diberlakukan bagi warga negara Brunei dan Thailand pada Juli 2016 dan bagi warga Filipina pada November 2017.
Sementara itu, visa elektronik mulai diberlakukan bagi warga negara Indonesia, Kamboja, Laos, Myanmar dan India yang memenuhi kriteria tertentu.
Baca juga: TETO: Indonesia salah satu prioritas Kebijakan Baru ke Arah Selatan
Modal Menjalin Hubungan
Kendati tergolong pemain baru, jika dibandingkan dengan China, Taiwan percaya dapat menjalankan upaya peningkatan kemitraan dengan negara-negara ASEAN dengan caranya sendiri.
Andrew Yang, sekretaris jenderal badan kajian Chinese Council of Advanced Policy Studies (CAPS) menyebutkan Taiwan mempunyai dua unsur utama yang menjadi kekuatan untuk membangun lingkungan untuk menjalin hubungan.
"Kami punya masyarakat yang benar-benar demokratis dan bebas, kami juga punya kegiatan perekonomian yang kuat di sini," kata Andrew di Taipei.
Menurut Indeks Kebebasan Pers Global yang dikeluarkan oleh Reporters Without Borders, Taiwan selama enam tahun berturut-turut hingga 2018 menempati urutan teratas dalam bidang kebebasan pers di Asia.
Sementara itu, Produk Domestik Bruto Taiwan pada 2018 tercatat sekitar 589,91 miliar dolar AS.
Indonesia disebut Taiwan sebagai salah satu negara penting dalam kerangka kebijakan NSP. Indonesia adalah mitra dagang terbesar ke-16 dan tujuan ekspor terbesar ke-16 pada 2018.
Perdagangan antara Taiwan dan Indonesia terus berkembang sejak pemerintah Taiwan meluncurkan NSPT pada 2016.
Menurut Biro Perdagangan Luar Negeri Departemen Perekonomian taiwan, total perdagangan Indonesia dan Taiwan mencapai 8,8 miliar dolar pada 2018, naik sebesar 9,14 persen dibandingkan dengan 2017.
Ekspor Indonesia ke Taiwan tercatat 5,5 miliar dolar sementara ekspor Taiwan ke Indonesia sebesar 3,3 miliar dolar.
Dalam beberapa tahun terakhir, Taiwan terus menjadi salah satu sumber utama penanaman modal asing langsung (FDI) di Indonesia.
Hingga akhir 2018, Taiwan telah menginvestasikan lebih dari 2,34 miliar dolar, terutama di bidang tekstil, mebel, permesinan, suku cadang otomotif dan komponen elektronik.
Connie mengungkapkan pemerintah Taiwan saat ini semakin mendorong perusahaan-perusahaan setempat untuk membidik keunikan negara ASEAN secara individual dalam meningkatkan peluang kerja sama.
"Soalnya, jika kita berbicara tentang ASEAN sebagai sebuah kelompok, di ASEAN ada sedikitnya lima atau enam negara yang punya budaya dan tingkat perekonomian yang berbeda, jadi akan sulit bagi perusahaan Taiwan untuk melihat ASEAN sebagai kesatuan," kata Connie.
Berbagai perbedaan di setiap negara itulah yang menurut Connie perlu menjadi perhatian serius karena pemerintah Taiwan pada masa-masa sebelumnya, melalui Kebijakan Arah Selatan yang lama, lebih memusatkan kerja sama pada sektor perdagangan dan investasi dengan melihat ASEAN sebagai kelompok negara kawasan.
"Hal itulah yang membuat Kebijakan Arah Selatan yang lama belum berhasil."
Baca juga: Wisata ramah Muslim Taiwan targetkan 65 ribu turis Indonesia
Baca juga: Wisata minum teh Taiwan diunggulkan untuk wisatawan Muslim Indonesia
Editor: Maria D Andriana
Copyright © ANTARA 2019
