PLTS ini seharusnya merupakan program bersama, negara dan masyarakatJakarta (ANTARA) - Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin diminta meningkatkan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan menjadikannya sebagai program bersama antara negara dan masyarakat.
Ketua Lembaga Bantuan Teknologi (LBT) Prasetyo Sunaryo di Jakarta, Jumat mengatakan, keterbatasan pengembangan PLTS umumnya karena menggunakan pendekatan finansial murni, yaitu biaya pemasangan per kWh yang masih jauh lebih tinggi dari PLTU batubara dan PLTU berbasis energi fosil.
"Indonesia merupakan negara dengan sinar Matahari sepanjang tahun. Dan, PLTS ini seharusnya merupakan program bersama, negara dan masyarakat," katanya.
Baca juga: Menteri BUMN sebut PLTS bantu sejahterakan masyarakat NTT
Oleh karena itu, lanjutnya, pihaknya mengusulkan pemerintah berkolaborasi dengan masyarakat, agar dapat mendayagunakan energi sesuai dengan potensi geografisnya.
"PLTS adalah solusi yang tepat untuk kondisi Indonesia dan mampu menjadi program yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat bersama pemerintah," katanya.
Prasetyo menyatakan melalui pendekatan partisipatif tersebut nantinya masyarakat didorong secara mandiri mengembangkan PLTS skala sedang dan kecil sementara pemerintah memberikan peraturan yang mendukung serta sistem insentif.
Penggunaan PLTS skala kecil oleh masyarakat tersebut, lanjutnya, misalnya bisa dimulai dari lembaga pendidikan seperti sekolah, pondok pesantren, tempat ibadah, rumah sakit atau poliklinik dengan dukungan pembiayaan partisipatif dari masyarakat.
"Pola ini akan menyebabkan nantinya biaya rutin penggunaan energi pada lembaga sosial akan menurun karena menggunakan EBT (energi baru terbarukan) sehingga ketika terjadi krisis energi minimal mereka tidak terganggu pemenuhan kebutuhan energinya," katanya.
Prasetyo mencontohkan Jerman telah mencanangkan pada 2020, pemanfaatan energi matahari telah mencapai taraf keekonomian, sedangkan di China ditargetkan pada 2030.
Selain PLTS skala kecil, menurut dia, sejumlah EBT yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat yakni pembangkit minihidro dan mikrohidro.
Prasetyo juga mengusulkan beberapa pola terkait upaya mendongkrak penggunaan EBT secara nasional sebagaimana target pemerintah mencapai 23 persen dari seluruh bauran energi pada 2025.
Pola pertama yakni penyelenggaraan EBT skala besar agar dilaksanakan pemerintah seperti PLTA, PLTP, dan PLTS skala besar.
Kemudian pola kedua, pembangkit listrik tenaga thorium dilaksanakan pemerintah dalam jangka panjang.
Sedangkan, pola ketiga adalah EBT yang dilaksanakan masyarakat yakni minihidro, mikrohidro, dan surya skala sedang dan kecil.
Baca juga: PLN-LEN-Pertamina bentuk perusahaan patungan kembangkan PLTS
Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2019
