(Antara)-Guna mempercepat proses penanganan korban Gempa Lombok, Gubernur Nusa Tenggara Barat mengubah formasi birokrasi, di lingkungan pemerintahan provinsi NTB. Sebanyak 26 pejabat eselon dua dan tiga mendapatkan tugas baru, dalam hal pengelolaan data pembangunan serta ketahanan pangan daerah.