(Antara)-Komisi I DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan beberapa pakar telekomunikasi, yang membahas seputar proses registrasi kartu prabayar dengan satu NIK. Lembaga studi advokasi masyarakat, Elsam menilai Indonesia perlu menegakkan hukum yang bisa sepenuhnya menjadi acuan dalam perlindungan data pribadi.
Perlu Payung hukum proses registrasi kartu prabayar
10 April 2018 20:10 WIB
This browser does not support the video element.
Tags: