ANTARA - Banyaknya aset milik Pemerintah Kota Malang yang belum tersertifikasi menjadi perhatian Direktur Koordinasi dan Supervisi III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Usai rapat tertutup bersama Wali Kota Malang Sutiaji, Selasa (15/2), dia menyatakan akan memberi edukasi dan pendampingan perbaikan tata kelola serta pencegahan terhadap potensi terjadinya tindak pidana korupsi. (Syaiful Afandi/Andi Bagasela/Nusantara Mulkan)