ANTARA - Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menolak menanda tangani petisi Koalisi Masyarakat Sipil Bangka Belitung, yang mendesak Pemerintah untuk menolak kehadiran Undang Undang Cipta Kerja. Penolakan Gubernur lantaran dirinya belum menerima PP, dan belum membacanya. Selain itu Pemprov merupakan perwakilan Pemerintah Pusat di daerah yang bergantung pada kebijakan Pemerintah Pusat. (Meriyanti/Gatot Arioso/Risbeyhi)