Jakarta (ANTARA News) - Meneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan, pemerintah akan mengawasi konsumsi BBM dengan ketat agar target pengurangan konsumsi, terutama di Jabodetabek, bisa dicapai dan resiko kenaikan harga BBM bisa dihindari. "Sekarang yang sedang kita jalankan adalah bagaimana menekan volume BBM bersubsidi. Secara sekilas kita akan meminta laporan ke Pertamina. Hingga akhir tahun konsumsi BBM bersubsidi tidak boleh melebihi 37,04 juta kiloliter, sedangkan di Jabodetabek tidak boleh melebihi 15 juta kl," kata Paskah di Jakarta, Selasa. Menurut Paskah, pemerintah akan menunggu hasil pelaksanaan PSO (Public Service Obligation) Pertamina pada semester pertama pada sekitar bulan Juli nanti. "Kalau kita bisa menghemat dua setengah juta kl, berarti kita optimistis sampai Desember (harga BBM-red) tidak akan naik," jelasnya. Pemerintah menargetkan bahwa konsumsi Jabodetabek dalam program penghematan konsumsi BBM bisa memangkas konsumsi hingga hanya 10 juta kl. Ditanya tentang opsi penggantian dana bagi hasil (DBH) migas provinsi, dan kabupaten/kota dengan surat berharga pemerintah, Paskah mengatakan, hal itu dimaksudkan agar daerah tidak segera menghabiskan DBH itu dalam satu tahun anggaran, serta sebagai partisipasi daerah ke pusat dalam menghadapi gangguan fiskal. "Opsi lain yaitu diganti dengan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang sewaktu-waktu bisa dicairkan," ujarnya. Dengan demikian, jelasnya, pemerintah akan bisa mengelola fiskalnya, dimana DBH tidak perlu diserahkan segera ke daerah. BBM bersubsidi dalam APBN P 2008 mencapai Rp37,04 juta kl, dengan volume premium 18,48 juta kl, minyak tanah 7,56 juta kl, solar 11 juta kl, dan jika ditambah dengan volume elpiji sebesar 2,01 juta kl setara mitan, maka keseluruhan volume BBM bersubsidi menjadi 39,05 juta kl.(*)