Palangka Raya (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah memperkirakan biaya untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Kalteng 2020 mendatang, dari tahap awal hingga penetapan pasangan calon gubernur/wakil gubernur terpilih, menghabiskan anggaran sebesar Rp335 miliar.

Tahapan pilkada tahun depan rencananya dimulai Oktober 2019 yang diawali dengan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dari pemprov ke KPU Kalteng, kata Ketua KPU Kalteng Harmain Ibrohim, saat evaluasi fasilitas kampanye Pemilu 2019, di Palangka Raya, Rabu.

"Karena tahapannya sudah dimulai tahun ini, kami pun mengajukan anggaran sebesar Rp335 miliar. Anggaran itu sampai penetapan paslon terpilih," ujarnya pula.
Baca juga: Parisipasi Pemilu 2019 di Palangka Raya 83,73 persen

Dia menjelaskan, pada 1 November 2019 sampai dengan 22 September 2020 dilaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada komisioner KPU di seluruh kabupaten/kota se-Kalteng. Langkah tersebut untuk memperkuat peran KPU kabupaten/kota membantu suksesnya pilkada di provinsi nomor dua terluas di Indonesia ini.

"Maksudnya 1 November 2019 sampai 22 September 2020 selain sosialisasi dan bimbingan teknis, di bulan mendekati hari H pencoblosan juga akan dilakukan pengiriman logistik. Sedangkan jadwal pemungutan suara 23 September 2020," ujar Harmain.

Mantan Komisioner KPU Kota Palangka Raya tersebut, mengenai jadwal pendaftaran bakal calon rencananya dilaksanakan pada 26-30 Maret 2020. Hanya saja semua rencana jadwal tersebut menunggu hasil keputusan KPU RI, untuk mengantisipasi apabila ada perubahan atau pun hal lainnya.

Dia mengatakan hasil dari berbagai diskusi dan melihat potensi yang ada, KPU Kalteng memprediksi ada empat pasangan calon dari jalur perseorangan dan empat melalui jalur partai. Hal itu pun juga sudah masuk dalam hitungan anggaran yang diajukan tersebut.

"Sesuai anggaran yang diajukan itu diprediksi ada empat calon jalur perseorangan dan empatnya dari jalur partai," ujarnya pula.

Ia menegaskan bahwa anggaran sebesar itu belum termasuk biaya keamanan untuk Pilgub 2020.

"Iya anggaran tersebut tidak termasuk biaya keamanan, karena biaya keamanan bukan dari kami," demikian Harmain.