Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia, salah satunya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah.

Pada tahun 2019, program BSPS ditargetkan dapat menjangkau sebanyak 206.500 unit rumah tidak layak huni melalui dua kegiatan, yakni peningkatan kualitas rumah sebanyak 198.500 unit dan pembangunan baru 8.000 unit. Total anggaran program rumah swadaya dalam APBN 2019 sebesar Rp4,28 triliun.

“Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah hadir dalam penyediaan hunian yang layak bagi MBR. Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu.

Direktur Jenderal (Dirjen) Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan program BSPS salah satunya dilaksanakan di Provinsi Maluku. Pada tahun 2019, sebanyak 2.050 unit rumah masyarakat penghasilan rendah (MBR) yang tersebar di enam kabupaten/kota di Provinsi Maluku akan mendapat mendapat BSPS.

Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Pither Pakabu menambahkan setiap unit rumah yang dibedah di Maluku akan mendapatkan alokasi untuk peningkatan kualitas rumah sebesar Rp17,5 juta dan pembangunan baru senilai Rp35 juta.

“Dana BSPS ini disalurkan Kementerian PUPR kepada masyarakat melalui bank penyalur dana bedah rumah. Penyerahan buku tabungan merupakan rangkaian kegiatan dari proses administrasi yang wajib diterima oleh penerima bantuan sebelum pembangunan fisik dilaksanakan. Dana tersebut diterima oleh penerima bantuan BSPS dipergunakan dalam bentuk bahan bangunan dan sebagian untuk upah kerja tukang,” kata Pither.

Penyerahan buku tabungan Program BSPS di Provinsi Maluku secara simbolis diserahkan kepada 20 keluarga di Desa Hatu dan 30 keluarga di Desa Larike, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah.

Penyerahan buku dilakukan oleh tim SNVT Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR di kantor Desa Hatu dengan disaksikan oleh Bapa Raja atau Kepala Desa penerima, Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), Camat, dan pihak bank penyalur dana BSPS.

Rusus nelayan

Dalam peningkatan kualitas hunian MBR, Kementerian PUPR juga telah membangun rumah khusus (Rusus) untuk nelayan di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 25 unit dengan anggaran APBN tahun 2019 sebesar Rp2,9 miliar.

Pembangunan Rusus bagi nelayan merupakan salah satu upaya mengurangi kekurangan rumah atau backlog perumahan bagi MBR sebagai wujud mendorong terlaksananya Program Satu Juta Rumah.

Pembangunan rusus akan dilaksanakan oleh PT. Karya Jaya Pratama dan Konsultan Pengawas CV. Vistatama Multi Engineering Consultant dengan masa pelaksanaan 180 hari kalender sejak tanggal 22 Juli 2019. Rusus dibangun 25 unit dengan tipe bangunan 28 kopel.

Nantinya Rusus tersebut akan dihuni oleh masyarakat nelayan yang berada di Desa Keton, Kecamatan Lingga Timur, Kabupaten Lingga.

Asisten III Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lingga, Siswandi menyambut baik atas pelaksanaan pembangunan rusus nelayan di wilayahnya.

“Kami harap dengan dibangunnya Rusus ini dapat dimanfaatkan sebagai tempat hunian bagi masyarakat nelayan khususnya masyarakat Desa Keton Kecamatan Lingga Timur,” ujar Siswandi.