PON 2020 Papua
KONI-PB PON-LPDUK kerjasama kelola dana komersial PON Papua
2 Agustus 2019 21:47 WIB
Ketua Umum KONI Marciano Norman (tengah), Ketua Harian PB PON 2020 Yunus Wonda (kanan) dan Direktur LPDUK Agus Hardja Santana (kiri) di Jakarta, Jumat menandatangi nota kerjasama pengelolaan dana sponsor atau komersial PON Papua. (Antara/LPDUK)
Jakarta (ANTARA) - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) dan Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK) Kemenpora sepakat untuk mensukseskan PON 2020 Papua antara lain melalui pengelolaan dana sponsor atau komersial.
Kesepakatan tiga pihak tersebut dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangani Ketua Umum KONI Marciano Norman, Ketua Harian PB PON 2020 Yunus Wonda dan Direktur LPDUK Agus Hardja Santana di Kantor KONI Pusat, Jakarta, Jumat.
"Hari ini kita melakukan penandatanganan kerja sama. Kehadiran LPDUK ini dalam menunjang pelaksanaan PON Papua merupakan komitmen KONI Pusat untuk mewujudkan pengelolaan dana secara transparan sesuai dengan pesan dan arahan KPK," kata Ketua Umum KONI Marciano Norman dalam keterangan resminya.
Mantan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) itu menjelaskan, LPDUK nantinya berfungsi mengumpulkan dana di luar Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) untuk PON 2020.
Dari dana yang terkumpul, kata dia selanjutnya akan disalurkan dengan perincian 70 persen untuk PB PON 2020, 20 persen KONI Pusat dan 10 persen untuk LPDUK.
“Selain itu ada juga perhitungan untuk bunga dari dana yang tersimpan. Ini hanya untuk KONI Pusat dan LPDUK karena PB PON XX sudah mendapat porsi 70 persen dari dana terkumpul,” kata Marciano menambahkan.
Direktur LPDUK Agus Hardja Santana mengatakan, sebagai BLU, LPDUK sudah cukup berpengalaman dalam menangani pengelolaan dana. Apalagi pada Asian Games 2018 terlibat langsung dalam menangani masalah pengelolaan dana di Asian Games 2018 Jakarta-Palembang dan Asian Para Games Jakarta.
"Kami membantu agar dana non APBN bisa digunakan. Sehingga ada akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana komersial," kata Agus saat dikonfirmasi.
Sementara itu, Ketua Harian PB PON 2020 Yunus Wonda menyatakan Papua membutuhkan dukungan untuk bisa menggelar 2020 dengan lancar dan sukses. Kerja sama dengan KONI Pusat dan LPDUK ini diharapkan mampu mengumpulkan dan mengelola dana komersial untuk keperluan pelaksanaan pesta olahraga terbesar di Tanah Air itu.
“Papua siap menggelar PON 2020 dan kini sedang aktif membangun venue yang diperkirakan akan siap Maret tahun depan,” ujarnya.
PON 2020 berlangsung di beberapa kota yang ada di Papua. Namun, khusus untuk pembukaan dan penutupan kejuaraan empat tahunan bakal digelar di Stadion Papua Bangkit yang memiliki kapasitas sekitar 40 ribu tempat duduk.
Baca juga: Kucurkan 33 juta dolar, Freeport bangun pusat olahraga untuk PON 2020
Baca juga: Menpora minta Gubernur Papua aktif koordinasi persiapan PON
Baca juga: Kejari Biak kawal pengerjaan proyek infrastruktur PON Papua
Kesepakatan tiga pihak tersebut dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangani Ketua Umum KONI Marciano Norman, Ketua Harian PB PON 2020 Yunus Wonda dan Direktur LPDUK Agus Hardja Santana di Kantor KONI Pusat, Jakarta, Jumat.
"Hari ini kita melakukan penandatanganan kerja sama. Kehadiran LPDUK ini dalam menunjang pelaksanaan PON Papua merupakan komitmen KONI Pusat untuk mewujudkan pengelolaan dana secara transparan sesuai dengan pesan dan arahan KPK," kata Ketua Umum KONI Marciano Norman dalam keterangan resminya.
Mantan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) itu menjelaskan, LPDUK nantinya berfungsi mengumpulkan dana di luar Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) untuk PON 2020.
Dari dana yang terkumpul, kata dia selanjutnya akan disalurkan dengan perincian 70 persen untuk PB PON 2020, 20 persen KONI Pusat dan 10 persen untuk LPDUK.
“Selain itu ada juga perhitungan untuk bunga dari dana yang tersimpan. Ini hanya untuk KONI Pusat dan LPDUK karena PB PON XX sudah mendapat porsi 70 persen dari dana terkumpul,” kata Marciano menambahkan.
Direktur LPDUK Agus Hardja Santana mengatakan, sebagai BLU, LPDUK sudah cukup berpengalaman dalam menangani pengelolaan dana. Apalagi pada Asian Games 2018 terlibat langsung dalam menangani masalah pengelolaan dana di Asian Games 2018 Jakarta-Palembang dan Asian Para Games Jakarta.
"Kami membantu agar dana non APBN bisa digunakan. Sehingga ada akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana komersial," kata Agus saat dikonfirmasi.
Sementara itu, Ketua Harian PB PON 2020 Yunus Wonda menyatakan Papua membutuhkan dukungan untuk bisa menggelar 2020 dengan lancar dan sukses. Kerja sama dengan KONI Pusat dan LPDUK ini diharapkan mampu mengumpulkan dan mengelola dana komersial untuk keperluan pelaksanaan pesta olahraga terbesar di Tanah Air itu.
“Papua siap menggelar PON 2020 dan kini sedang aktif membangun venue yang diperkirakan akan siap Maret tahun depan,” ujarnya.
PON 2020 berlangsung di beberapa kota yang ada di Papua. Namun, khusus untuk pembukaan dan penutupan kejuaraan empat tahunan bakal digelar di Stadion Papua Bangkit yang memiliki kapasitas sekitar 40 ribu tempat duduk.
Baca juga: Kucurkan 33 juta dolar, Freeport bangun pusat olahraga untuk PON 2020
Baca juga: Menpora minta Gubernur Papua aktif koordinasi persiapan PON
Baca juga: Kejari Biak kawal pengerjaan proyek infrastruktur PON Papua
Pewarta: Bayu Kuncahyo
Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2019
Tags: