Lebak, Banten (ANTARA News) - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan tertawa ketika mendengar wacana syarat menjadi calon presiden (capres) harus memiliki gelar sarjana (S-1) sebab untuk menjadi pemimpin gelar sarjana tidak diperlukan. "(Syarat capres) mesti sarjana, saya ketawa," kata Megawati di alun-alun Multatuli, Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Sabtu, ketika menyampaikan pidato politik pada peringatan puncak HUT PDIP ke-35. Dalam kunjungannya ke Banten, Megawati dan rombongan juga memantau harga sembako di Pasar Induk Rau (Serang) serta berdialog dengan tokoh masyarakat dan kader PDIP di Pandeglang. Megawati mengatakan jika syarat capres harus memiliki gelar sarjana maka ia tidak masuk nominasi. Padahal, kata Megawati, ia telah dicalonkan sebagai presiden pada pilpres 2009. Megawati mengatakan, mereka yang mewacanakan syarat sarjana untuk menjadi calon presiden itu menginginkan agar PDIP mencari calon lain. Megawati lalu mempertanyakan apakah segala sesuatu perlu syarat sarjana. "Benar nih yakin (perlu syarat sarjana)," kata Mega berulang-ulang. Megawati mengingatkan, dahulu banyak pejuang tidak memiliki gelar sarjana tetapi bisa memerdekakan Indonesia. Megawati juga mengatakan selalu terpilih menjadi Ketua Umum PDIP. "Artinya saya selalu dipercaya warga saya," katanya. Megawati mengatakan aturan jangan dibuat untuk kepentingan orang tertentu. Megawati juga mengatakan pejabat berbeda dari pemimpin. Pemimpin bisa menjadi pejabat namun pejabat belum tentu bisa menjadi pemimpin. Megawati Soekarnoputri pernah mengatakan upaya untuk menganulir seorang calon presiden dengan cara-cara tidak baik adalah suatu upaya demokrasi yang negatif. "Padahal demokrasi menurut saya harus positif," kata Megawati di Jambi, Kamis (10/4) sehubungan pembahasaan RUU Pilpres. Megawati mengatakan, "Namanya juga politik, tentunya semua orang berharap pesaingnya mungkin dianulir dengan segala cara." Namun Megawati mengingatkan bahwa upaya untuk menganulir pesaing dengan segala cara itu merupakan demokrasi yang negatif. Seharusnya, kata Megawati, demokrasi untuk kebaikan masyarakat banyak dan bukannya untuk orang per orang.(*)