Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengatakan penerapan kebijakan tentang Identitas Perangkat Seluler Internasional (International Mobile Equipment Identity/IMEI) akan selesai dalam enam bulan setelah aturan tingkat menteri ditandatangani.

"Prosesnya masih banyak yang harus kami lalui. Targetnya, kami memanfaatkan momentum 17 Agustus," kata Menkominfo Rudiantara dalam diskusi "Membedah Potensi Kerugian Konsumen, Industri, Negara Akibat Ponsel Black Market dan Solusinya" di kantor Kominfo di Jakarta, Jumat.

Rudiantara menjelaskan penandatanganan kebijakan IMEI oleh tiga kementerian, Kementerian Kominfo, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan, akan berlangsung pada Agustus.

Meskipun memanfaatkan momentum 17 Agustus, Rudiantara menyebut kebijakan tersebut tidak lantas ditandatangani pada 17 Agustus.

Baca juga: Kebijakan blokir IMEI dikhawatirkan pengaruhi pariwisata

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kominfo, Ismail, menjelaskan kementeriannya perlu menyiapkan setidaknya delapan hal terkait aturan IMEI sebelum diberlakukan.

Hal-hal yang perlu disiapkan Kominfo untuk menyusun Sistem Informasi Basis Data IMEI Nasional (Sibina) antara lain basis data yang solid, sinkronisasi dengan operator seluler, hingga menyiapkan pusat layanan konsumen untuk membantu jika terjadi kendala kepada konsumen.

"Perkiraan kami untuk menyiapkan delapan hal itu, kami perlu enam bulan," kata Ismail.

Ismail menjelaskan peraturan tentang IMEI itu akan berjalan dan dieksekusi oleh seluruh operator seluler setelah enam bulan sejak ditandatangani.

Ismail meminta masyarakat tidak perlu resah jika peraturan itu sudah berlaku karena data mengenai IMEI sudah masuk ke operator seluler dan pemerintah juga menyiapkan aplikasi pelaporan.

Baca juga: 3 menteri segera keluarkan aturan validasi IMEI, cegah hp pasar gelap

Baca juga: Soal regulasi IMEI, Xiaomi: Pemerintah berpikir tentang proteksi

Baca juga: Samsung Indonesia jamin semua IMEI sudah terdaftar