Jakarta (ANTARA) - Partai Demokrat menegaskan tidak ingin menganggu Presiden Joko Widodo dalam menyusun kabinet untuk periode lima tahun ke depan dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Bapak (Presiden Jokowi) bentuklah kabinet terbaik yang bisa dibentuk untuk lima tahun ke depan membantu kinerja bapak," kata Politikus Partai Demokrat, Jansen Sitindaon dalam diskusi yang digelar Vox Point Indonesia, di Jakarta, Jumat.

Saat ini, terdapat 34 menteri dan delapan jabatan setingkat menteri. Artinya, ada 42 jabatan yang harus diisi Presiden Jokowi untuk membantu kerjanya untuk lima tahun ke depan.

"Pak Jokowi cari saja warga negara yang bisa membantu bapak. Kalau tidak ada di kubu 01, bapak bisa cari di kubu 02. Kalau tidak ada, bapak bisa cari di 03, Persatuan Indonesia. Wong syaratnya untuk menjadi menteri adalah WNI yang bisa bekerja dan cakap serta mengerti tantangan lima tahun ke depan," ucap Jansen.

Demokrat tidak mau menganggu Presiden Jokowi dalam menyusun kabinet kerja jilid II lantaran Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pernah 10 tahun menjadi presiden.

"Jadi, kami tahu bagaimana perasaan presiden. Tidak banyak partai ini yang tahu bagaimana perasaan presiden di dalam situasi seperti sekarang ini," ujarnya.

Ia menambahkan Presiden Jokowi juga manusia butuh kenyamanan ketika memilih orang untuk menjadi menteri.

"Kalau ada manuver di Gondangdia (pertemuan Surya Paloh dan Anies Baswedan) dan manuver di Teuku Umar (pertemuan Prabowo-Megawati) serta tekan kiri dan tekan kanan, maka presiden tidak akan nyaman. Bahkan bisa salah pilih orang untuk menjadi menteri," tutur Jansen.

Partai pendukung Jokowi-Ma'ruf, seperti Hanura telah mengajukan 42 nama untuk menjadi calon menteri, PKB mengajukan 10 nama dan partai koalisi lainnya

"Mendapat ajuan nama ini, presidennya yang pusing. Makanya, Demokrat tak ingin ganggu ketenangan Pak Jokowi," ujar Jansen.

Dalam kesempatan itu, Jansen meminta Presiden Jokowi untuk menjaga iklim oposisi, manakala dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf terdapat oposisi.

"Bila memang ada oposisi iklimnya dijaga, bukan kalau ada partai kritis, maka kongresnya ada dualiame, partainya dipecah. Benar atau tidak, itu persepsi," katanya.

Serta partai yang berlawanan dengan pemerintah ketika melakukan kritik jangan dikenakan UU ITE, UU makar dan lainnya.