Jakarta (ANTARA) - Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengajukan rekomendasi terkait peta masa depan Jaringan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk soal iuran Badan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (BPJS) Kesehatan yang diharapkan dapat membantu pemerintah berikutnya.

“Tentunya karena di dalamnya akan ada masalah defisit juga, itu ada dalam rekomendasi yang akan dihasilkan oleh tim kecil dan nanti disampaikan ke presiden. Semoga dalam waktu dekat rekomendasinya bisa segera disampaikan,” ungkap anggota Komisi IX, Nova Riyanti Yusuf, ketika ditemui dalam diskusi publik mengenai JKN yang diadakan di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu.

Mengenai rekomendasi tersebut, Nova mengatakan bahwa kesempatan untuk menindaklanjuti akan diserahkan ke pemerintah berikutnya di bawah pimpinan calon presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.

Baca juga: Wapres: Kalau tidak dibenahi, BPJS Kesehatan akan semakin parah

Baca juga: Pemerintah nonaktifkan 5,2 juta PBI JKN

Baca juga: YLKI nilai penonaktifan 5,2 juta PBI JKN minim sosialisasi

Nova mengatakan bahwa, kenaikan iuran hanyalah salah satu yang dibahas dalam rekomendasi tersebut karena rencana ke depan mengenai JKN adalah permasalahan rumit yang melibatkan berbagai macam pemangku kepentingan.

“Iuran itu hanyalah salah satu solusi tapi ada banyak hal. Kita masih eksplorasi ide-ide, ada yang merekomendasikan revisi pepres, harus dibuka kuncinya agar bisa sharing (beban) dengan pemda,” ungkap Nova.

Sebelumnya, BPJS Kesehatan dikabarkan berpeluang mengalami defisit hingga Rp28 triliun pada tahun ini, yang berasal dari kekurangan Rp1,3-1,5 triliun yang terjadi setiap bulannya ditambah dengan defisit tahun lalu sebesar Rp9 triliun.

Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Selasa (30/7) telah mengungkapkan rencana pemerintah utnuk menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan dan mendesentralisasikan pengelolaan jaminan sosial kesehatan kembali ke pemerintah daerah.