Sotek Penajam dinilai strategis dijadikan Ibu Kota Negara
31 Juli 2019 16:52 WIB
Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro berpose disela wawancara khusus dengan LKBN Antara tentang rencana pemindahan lokasi ibu kota di Kantor Kementerian PPN, Jakarta, Selasa (30/7/2019). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/ama. (ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A)
Penajam (ANTARA) - Kelurahan Sotek, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dinilai strategis dijadikan ibu kota negara menggantikan Jakarta, karena berada di titik tengah wilayah Indonesia.
Sekretaris Kabupaten Penajam Paser Utara, Tohar saat ditemui, Rabu mengatakan, sejak 2018 sudah delapan kali Tim Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas melakukan pengkajian calon ibu kota negara di wilayah Penajam Paser Utara.
Baca juga: Bappenas: Pemindahan ibu kota pasti di Kalimantan
Baca juga: Pengamat: Kaltim berpeluang besar jadi ibu kota negara
Baca juga: Perpindahan ibu kota negara dorong perdagangan antarwilayah
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang juga sudah melakukan survei ke sejumlah lokasi di wilayah Penajam Paser Utara untuk pemindahan ibu kota negara tersebut.
Kelurahan Sotek, Kecamatan Penajam menurut Tohar, selain dinilai minim terjadi gempa, keberadaan wilayahnya strategis berada di titik tengah Indonesia, serta sedikit mempunyai sejarah konflik sosial dibanding daerah lain.
Kelurahan Sotek berada di antara Kabupaten Paser, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, dan Kota Balikpapan, serta lebih mudah aksesnya menuju bandara dan pelabuhan.
Ribuan hektare lahan di wilayah Kelurahan Sotek lanjut Tohar, masuk dalam izin hak guna usaha (HGU) dan hak pengusahaan hutan (HPH) dikuasai empat perusahaan swasta yang bergerak di bidang perkayuan.
Kendati lahan tersebut dikuasai empat perusahaan swasta jelas Tohar, tetap berstatus tanah negara karena hanya dipinjamkan kepada perusahaan tersebut untuk dikelola, serta kualitas dan struktur tanah lebih padat.
"Wilayah yang berdekatan dengan Sotek seperti Riko dan Pemaluan juga banyak merupakan lokasi HGU atau HPH, dengan status itu mudah bagi pemerintah pusat bila akan menggunakan lahan untuk lokasi ibu kota negara tidak harus melakukan pembebasan lahan warga," katanya.
Tim survei juga menilai sangat positif melihat lokasi Kelurahan Sotek karena akses sangat mudah, serta sudah dilengkapi sejumlah infrastruktur yang dibangun sejak 2014 hingga saat ini.
"Tim juga menilai akses dengan daerah lain bisa melalui jalan kilometer 38, kemudian jembatan Pulau Balang, dan jembatan Tol Teluk Balikpapan yang sedang direncanakan dibangun serta melalui kapal feri," ujarnya.
Bukan hanya itu, akses jalan menuju Kabupaten Paser juga cukup mudah termasuk menuju Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, serta Kota Balikpapan, sehingga tim survei menilai akses menuju Kelurahan Sotek cukup mudah.
Baca juga: Pengamat sampaikan untung rugi bila wacana pemindahan ibu kota batal
Baca juga: Gubernur : Kalsel sangat siap menjadi ibukota negara
Baca juga: Bappenas estimasi biaya pemindahan ibukota dari APBN Rp30,6 triiliun
Sekretaris Kabupaten Penajam Paser Utara, Tohar saat ditemui, Rabu mengatakan, sejak 2018 sudah delapan kali Tim Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas melakukan pengkajian calon ibu kota negara di wilayah Penajam Paser Utara.
Baca juga: Bappenas: Pemindahan ibu kota pasti di Kalimantan
Baca juga: Pengamat: Kaltim berpeluang besar jadi ibu kota negara
Baca juga: Perpindahan ibu kota negara dorong perdagangan antarwilayah
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang juga sudah melakukan survei ke sejumlah lokasi di wilayah Penajam Paser Utara untuk pemindahan ibu kota negara tersebut.
Kelurahan Sotek, Kecamatan Penajam menurut Tohar, selain dinilai minim terjadi gempa, keberadaan wilayahnya strategis berada di titik tengah Indonesia, serta sedikit mempunyai sejarah konflik sosial dibanding daerah lain.
Kelurahan Sotek berada di antara Kabupaten Paser, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, dan Kota Balikpapan, serta lebih mudah aksesnya menuju bandara dan pelabuhan.
Ribuan hektare lahan di wilayah Kelurahan Sotek lanjut Tohar, masuk dalam izin hak guna usaha (HGU) dan hak pengusahaan hutan (HPH) dikuasai empat perusahaan swasta yang bergerak di bidang perkayuan.
Kendati lahan tersebut dikuasai empat perusahaan swasta jelas Tohar, tetap berstatus tanah negara karena hanya dipinjamkan kepada perusahaan tersebut untuk dikelola, serta kualitas dan struktur tanah lebih padat.
"Wilayah yang berdekatan dengan Sotek seperti Riko dan Pemaluan juga banyak merupakan lokasi HGU atau HPH, dengan status itu mudah bagi pemerintah pusat bila akan menggunakan lahan untuk lokasi ibu kota negara tidak harus melakukan pembebasan lahan warga," katanya.
Tim survei juga menilai sangat positif melihat lokasi Kelurahan Sotek karena akses sangat mudah, serta sudah dilengkapi sejumlah infrastruktur yang dibangun sejak 2014 hingga saat ini.
"Tim juga menilai akses dengan daerah lain bisa melalui jalan kilometer 38, kemudian jembatan Pulau Balang, dan jembatan Tol Teluk Balikpapan yang sedang direncanakan dibangun serta melalui kapal feri," ujarnya.
Bukan hanya itu, akses jalan menuju Kabupaten Paser juga cukup mudah termasuk menuju Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, serta Kota Balikpapan, sehingga tim survei menilai akses menuju Kelurahan Sotek cukup mudah.
Baca juga: Pengamat sampaikan untung rugi bila wacana pemindahan ibu kota batal
Baca juga: Gubernur : Kalsel sangat siap menjadi ibukota negara
Baca juga: Bappenas estimasi biaya pemindahan ibukota dari APBN Rp30,6 triiliun
Pewarta: Novi Abdi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2019
Tags: