Ketua DPR ingatkan pemerintah manfaatkan potensi ZEE untuk rakyat
31 Juli 2019 15:23 WIB
Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, menjadi pembicara utama pada seminar nasional "Road Map Pembangunan Perikanan Nasional 2020-2024", di Jakarta, Rabu (31/7/2019) (Istimewa)
Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan pemerintah untuk memanfaatkan sebesar-besarnya keunggulan geografis Indonesia berupa Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,8 juta km2 untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
"Keunggulan ZEE tersebut masih ditambah dengan potensi kewilayahan, baik perairan maupun daratan," kata Bambang Soesatyo pada seminar nasional "Road Map Pembangunan Perikanan Nasional 2020-2024", di Jakarta, Rabu, seperti dikutip melalui siaran persnya.
Menurut Bambang, potensi kewilayahan Indonesia, berupa luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan mencapai 3,1 juta km2, luas laut teritorial 290.000 km2, luas zona tambahan 270.000km2, luas landas kontinen 6,4 juta km2, luas NKRI darat dan perairan 8,3 juta km2, serta panjang garis pantai 108.000 km.
"Semua potensi tersebbut menjadi kekuatan bangsa Indonesia dalam mewujudkan diri menjadi Poros Maratim Dunia," katanya.
Baca juga: Jokowi dorong penyelesaian perundingan batas ZEE Indonesia-Vietnam
Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, dengan berkah sebagai negara maritim, potensi sektor perikanan menjadi penunjang bagi bangsa Indonesia untuk menjadikan laut sebagai masa depan bangsa. Bamsoet menggambarkan, stok ikan nasional Indonesia sangat melimpah.
Kementerian Kelautan dan Perikanan, kata dia, mencatat stok ikan nasional pada tahun 2015 sebesar 7,3 juta ton. Kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 9,93 juta ton, meningkat ladi pada 2017 menjadi 12,54 juta ton.
Menurut dia, guna mewujudkan pembangunan perikanan nasional yang berkelanjutan serta menjaga stok ikan terus meningkat, ada dua aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, menyangkut pengelolaan perikanan dengan menggambarkan tentang pemanfaatan perikanan yang lestari untuk pangan. Kedua, menciptakan ekosistem laut yang sehat dan produktif dengan menggambarkan perlindungan dan konservasi perairan.
Baca juga: Ratifikasi perjanjian batas ZEE Indonesia-Filipina selesai
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga berharap agar pembangunan berkelanjutan sektor perikanan tidak hanya mencukupi kebutuhan konsumsi domestik, juga memiliki nilai tambah yang tinggi dan kompetitif karena dihasilkan dari sumber yang terjaga dan berkelanjutan.
Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini juga mengingatkan, bahwa perubahan iklim sangat mempengaruhi pembangunan berkelanjutan sektor perikanan dan kelautan. "Ancaman perubahan iklim dan kenaikan suhu laut akan mempengaruhi arus migrasi ikan dan stok ikan," katanya.
Karena itu, kata dia, pemerintah melalui institusi terkait, baik praktisi, akademisi, riset, dan sains sangat dibutuhkan untuk memberikan solusi dalam meminimalisir ancaman perubahan iklim tersebut, guna menciptakan keseimbangan alam.
"Keunggulan ZEE tersebut masih ditambah dengan potensi kewilayahan, baik perairan maupun daratan," kata Bambang Soesatyo pada seminar nasional "Road Map Pembangunan Perikanan Nasional 2020-2024", di Jakarta, Rabu, seperti dikutip melalui siaran persnya.
Menurut Bambang, potensi kewilayahan Indonesia, berupa luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan mencapai 3,1 juta km2, luas laut teritorial 290.000 km2, luas zona tambahan 270.000km2, luas landas kontinen 6,4 juta km2, luas NKRI darat dan perairan 8,3 juta km2, serta panjang garis pantai 108.000 km.
"Semua potensi tersebbut menjadi kekuatan bangsa Indonesia dalam mewujudkan diri menjadi Poros Maratim Dunia," katanya.
Baca juga: Jokowi dorong penyelesaian perundingan batas ZEE Indonesia-Vietnam
Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, dengan berkah sebagai negara maritim, potensi sektor perikanan menjadi penunjang bagi bangsa Indonesia untuk menjadikan laut sebagai masa depan bangsa. Bamsoet menggambarkan, stok ikan nasional Indonesia sangat melimpah.
Kementerian Kelautan dan Perikanan, kata dia, mencatat stok ikan nasional pada tahun 2015 sebesar 7,3 juta ton. Kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 9,93 juta ton, meningkat ladi pada 2017 menjadi 12,54 juta ton.
Menurut dia, guna mewujudkan pembangunan perikanan nasional yang berkelanjutan serta menjaga stok ikan terus meningkat, ada dua aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, menyangkut pengelolaan perikanan dengan menggambarkan tentang pemanfaatan perikanan yang lestari untuk pangan. Kedua, menciptakan ekosistem laut yang sehat dan produktif dengan menggambarkan perlindungan dan konservasi perairan.
Baca juga: Ratifikasi perjanjian batas ZEE Indonesia-Filipina selesai
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga berharap agar pembangunan berkelanjutan sektor perikanan tidak hanya mencukupi kebutuhan konsumsi domestik, juga memiliki nilai tambah yang tinggi dan kompetitif karena dihasilkan dari sumber yang terjaga dan berkelanjutan.
Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini juga mengingatkan, bahwa perubahan iklim sangat mempengaruhi pembangunan berkelanjutan sektor perikanan dan kelautan. "Ancaman perubahan iklim dan kenaikan suhu laut akan mempengaruhi arus migrasi ikan dan stok ikan," katanya.
Karena itu, kata dia, pemerintah melalui institusi terkait, baik praktisi, akademisi, riset, dan sains sangat dibutuhkan untuk memberikan solusi dalam meminimalisir ancaman perubahan iklim tersebut, guna menciptakan keseimbangan alam.
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2019
Tags: