Anchorage, Alaska (ANTARA) - Seorang penengah federal pada Senin (29/7) membekukan pembicaraan kontrak yang bertujuan menyelesaikan pemogokan, yang telah menutup sistem feri Negara Bagian Alaska pada puncak musim wisatawan musim panas.

Akibat pemogokan, layanan buat lebih dari 30 distrik pantai terhenti selama enam hari berturut-turut.

Pemogokan itu dilancarkan di tengah pemotongan tajam anggaran untuk jaringan feri milik negara, yang dikenal sebagai Alaska Marine Highway System. Layanan ke beberapa distrik dijadwalkan berhenti seluruhnya pada akhir musim panas dan tidak berlanjut sampai musim panas 2020.

Tak ada pengumuman soal pembicaraan tawar-menawar baru antara pemerintah Gubernur Mike Dunleavy dan Serikat Layanan Perahu Pasifik, yang mewakili lebih dari 400 pekerja dermaga dan pegawai feri negara bagian yang mogok pada Rabu lalu.

Pemogokan tersebut merupakan yang pertama kalinya dalam 42 tahun untuk menentang jaringan feri milik negara.

Kebanyakan masyarakat yang dilayani feri di Alaska, termasuk Juneau, Ibu Kota Negara Bagian Alaska, dapat dicapai hanya dengan perahu atau pesawat serta tergantung pada kapal yang mengangkut penumpang dan mengirim barang kelontong, hewan laut, kendaraan dan barang lain.

Jaringan feri juga menyediakan layanan untuk pos di Bellingham, Washington dan Rupert, British Columbia.

Pemimpin serikat kerja mengatakan mereka menyerukan pemogokan setelah perundingan kontrak yang telah berlangsung selama tiga tahun mencapai kebuntuan. Pembicaraan dilanjutkan pada Sabtu di bawah panduan penengah federal, dan kedua pihak mendukung larangan untuk memberitakan isi pembicaraan.

Namun pada Senin malam, pemerintah Dunleavy mengatakan penengah telah menghentikan pembicaraan sampai tanggal berikutnya setelah lebih dari 20 jam tawar-menawar, dan operasi feri "tetap dibekukan".

Tak ada alasan pasti mengenai kemacetan dalam perundingan, tapi Komisaris Departemen Administrasi Kelly Tshibaka menuduh serikat pekerja berusaha mendapatkan "tawaran upah yang secara hukum tidak diperkenankan".

Pemogokan tersebut tidak sah sebab gerakan itu dilandasi atas tuntutan yang tidak sah berdasarkan hukum Alaska, kata wanita pejabat tersebut di dalam satu pernyataan.

Serikat pekerja belum memberikan komentar.

Sumber: Reuters

Baca juga: Tiga tewas dalam tabrakan pesawat di udara Alaska

Baca juga: Tahu tidak? Hari ini ada empat gempa besar, terkuat di Alaska 7,9 Magnitudo

Baca juga: Putra sulung Sarah Palin ditangkap di Alaska