Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Lampung mengharapkan dukungan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dapat memberi pemecahan masalah terhadap kendala pengembangan berbagai sektor terutama pertanian dalam mengentaskan kemiskinan.

"Salah satu dukungan DPR RI yang penting adalah mempercepat akses permodalan bagi masyarakat terutama petani," kata Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, di Bandarlampung, Senin, saat kunjungan kerja rombongan Komisi XI DPR RI, Ruang Rapat Kantor Bank Indonesia Perwakilan Lampung, di Bandarlampung, Senin.

Pihaknya sangat intensif berkomunikasi dengan OJK, pihak Bank Indonesia dan lainnya untuk menekan angkat inflasi dan meningkatkan akses permodalan bagi masyarakat terutama petani.


Fahrizal mengatakan salah satu program unggulan Gubernur Lampung dalam memajukan sektor pertanian adalah meningkatkan pelayanan pada petani melalui Kartu Petani Berjaya .

"Kartu ini untuk memastikan petani memperoleh produksi tepat waktu, tepat kualitasnya dan tepat sasarannya. Hasil dari petani itu juga nantinya dapat masuk ke pasar dengan harga terbaik," ucapnya.

Fahrizal juga mengatakan bahwa Pemprov Lampung dalam kurun waktu lima tahun ke depan, memang akan fokus untuk membangun sektor pertanian.

"Bukan hanya untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan mendukung Lampung sebagai sentra perkebunan dan ternak tetapi kita mempunyai misi untuk meningkatkan pendapatan petani," ujarnya.

Oleh sebab itu, pihaknya, berharap dukungan dari Komisi XI DPR RI untuk percepatan pembangunan di sektor pertanian ini. Salah satunya, didukung juga oleh sektor-sektor keuangan dan perbankan.

"Beberapa prioritas akan dilakukan ke depannya yaitu untuk mendapatkan nilai tambah di sektor pertanian yakni dengan mengembangkan hilirisasi," ujarnya.

Selain itu, sambung Fahrizal, Pemprov Lampung juga akan melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kompetensi para petani dan dukungan permodalan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Marwan Cik Asan sekaligus Ketua Rombongan, mengatakan sepakat akan mengembangkan sektor pertanian dalam pengentasan kemiskinan dan membangun perekonomian Lampung.

"Ke depan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sektor pertanian yang diisi oleh 75 persen penduduk Lampung ini menjadi prioritas, sehingga pertumbuhan ekonomi seiring dengan terjadinya penurunan angka kemiskinan," ujar Marwan.

Menurut Marwan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung harus menyentuh apa yang terjadi pada masyarakat banyak di daerah ini yakni sektor pertanian.

"Sektor pertanian malah menurun, yang memicu pertumbuhan adalah perdagangan, konstruksi dan sebagainya. Dengan maping yang semakin terlihat jelas ini, Pemprov Lampung didukung pemerintah pusat harus memfokuskan sektor pertanian ini untuk menurunkan angka kemiskinan," katanya.

Oleh karena itu, Marwan menyebutkan akan mendukung langkah konkrit Gubernur Lampung untuk menurunkan angka kemiskinan pada pengembangan sektor pertanian.

"Harapan kami pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja baru. Ini yang akan menjadi perhatian untuk Pemprov Lampung," ujarnya.

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa Lampung merupakan salah satu provinsi di Sumatera yang mempunyai kemampuan untuk maju dengan begitu cepat.

Karena itu, ia menyebutkan bahwa tugas dari Pemprov Lampung dan juga lembaga terkait untuk mempersiapkan infrastruktur dan mengeksplorasi potensi daerah yang ada.

"Dari penjelasan semua tadi menunjukkan hal yang sangat positif, seperti upaya untuk pengentasan kemiskinan, Lampung pertumbuhannya bagus, termasuk penerimaan bea cukai dan inflasi juga rendah. Tugas kita semua bagaimana mengkonsolidasikan apa yang menjadi potensi Lampung ini dan infrastruktur apa yang harus disiapkan," ujarnya.