Jakarta (ANTARA) - Co-Founder and Wakil Ketua Blockchain Commission for Sustainable Development, Amir Dossal menilai penerapan teknologi "blockchain" dapat mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) suatu negara.

"Kita percaya, 'blockchain' akan membawa kita pada tujuan SDGs ini. Dengan 'blockchain' kita bisa sentuh seluruh sektor industri," ujar Amir Dossal dalam Global Blockchain Investment Summit 2019 di Jakarta, Senin.

Ia mengemukakan SDGs merupakan satu kesepakatan masyarakat dunia untuk mewujudkan dunia yang terbebas dari kemiskinan, berkehidupan yang bermartabat, adil, dan sejahtera, serta saling bekerja sama.

"Ada banyak negara belum mempunyai akses pendidikan, air bersih, alat kesehatan, hingga fasilitas kebersihan. Dengan 'blockchain', bisa lebih terakomodir," ujar Amir Dossal yang juga mantan Direktur Eksekutif Kantor Kemitraan PBB.

Ia memaparkan, agenda pembangunan berkelanjutan yang digagas PBB mencakup 17 tujuan SDGs yang menjangkau seluruh warga dunia. Tujuan ini membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, seperti pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil, akademisi serta inovator dan entrepreneur sebagai bagian dari solusi.

Ia mengatakan teknologi 'blockchain' bisa digunakan untuk penyediaan bahan makanan dalam suatu negara seperti mengatur jumlah beras, kualitas, hingga asal berasnya.

"Dengan teknologi 'blockchain', itu bisa kita deteksi, dan sistem itu membuat lebih transparansi," katanya.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan teknologi "blockchain" dapat berfungsi untuk optimalisasi distribusi dana desa.

"Kemampuan blockchain untuk melacak, mengatur, dan mendistribusikan informasi dianggap dapat mengoptimalisasi proses pemasaran dan rantai distribusi. Solusi itu akan meningkatkan efisiensi rantai suplai di bidang agrikultur dan perikanan, juga manajemen e-commerce, Hak Kekayaan Intelektual, bahkan blockchain disebut dapat berfungsi untuk optimalisasi distribusi dana desa," ujar Bambang Brodjonegoro.

Blockchain merupakan sistem pencatatan transaksi di banyak database yang tersebar luas di banyak komputer. Dengan catatan transaksi yang terdesentralisasi itu maka hampir tidak mungkin untuk diubah secara sepihak, tanpa mengubah jumlah mayoritas dari semua database tersebut.

Baca juga: Sejumlah perusahaan nasional teken MoU teknologi "Blockchain"

Baca juga: Kadin sarankan penerapan "blockchain" dalam operasional pelabuhan

Baca juga: Bappenas sebut "Blockchain" dapat optimalkan distribusi dana desa




​​​