Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto mengatakan bahwa DKI Jakarta mendapatkan predikat provinsi dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tertinggi di Tanah Air pada tahun 2018 dengan angka 85,08 dan kategori "baik".

"Pada tahun 2018, DKI Jakarta memperoleh IDI sebesar 85,08 poin. Terdapat peningkatan sebanyak 0,35 poin dari tahun sebelumnya (2017)," katanya dalam penyampaian data IDI 2018 di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin.

Baca juga: Indeks Demokrasi Indonesia 2018 alami peningkatan 0,28 poin

Jakarta, lanjut Suhariyanto, memiliki aspek kebebasan sipil dan aspek lembaga demokrasi dengan poin yang tinggi, yakni 95,09 dan 87,82. Namun, dalam aspek hak-hak politik, Jakarta masih berada di kategori "sedang" dengan 75,43 poin.

"Namun, ini masih membuat Jakarta memiliki IDI tertinggi seperti tahun sebelumnya, dan malah mengalami peningkatan," kata dia menambahkan.

Sementara itu, tepat di belakang Jakarta terdapat Provinsi Bali dengan IDI sebesar 82,37. Nusa Tenggara Timur berada di posisi ketiga dengan selisih poin IDI yang tipis dari Bali sebesar 82,32.

Baca juga: Indeks Demokrasi meningkat namun kebebasan berpendapat menurun

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sendiri merupakan indikator komposit (tunggal) yang mampu menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan lintas kementerian dan sejumlah pakar untuk menyusun data tahunan ini.

BPS telah merilis IDI pada tahun 2018 dan memaparkan bahwa IDI secara nasional mencapai angka 72,39. Ini meningkat bila dibandingkan tahun 2017 yang persentasenya adalah 72,11 poin.