Menkes: Akreditasi RS agar masyarakat periksa kesehatan
28 Juli 2019 16:58 WIB
Menteri Kesehatan RI Nila Moeloek menyerukan pentingnya kesehatan saat hadir di HUT ke-25 RS Azra, Kota Bogor, Jawa Barat, Ahad (28/7/2019). (ANTARA/M Fikri Setiawan).
Bogor (ANTARA) - Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Nila Moeloek menyerukan pentingnya kesehatan bagi masyarakat, salah satunya dengan memastikan infrastruktur pelayanan melalui akreditasi seluruh Rumah Sakit (RS).
"Kita dorong agar masyarakat menjadi masyarakat yang sehat. Jadi ke rumah sakit bukan hanya saat sakit, tapi untuk mengecek kesehatannya tetap sehat atau bagaimana," ujarnya kepada awak media saat hadir di HUT ke-25 RS Azra, Kota Bogor, Jawa Barat, Ahad.
Menurutnya, kini Kementerian Kesehatan rutin melakukan akreditasi terhadap 2.800 RS baik milik pemerintah maupun swasta. RS yang diakreditasi merupakan RS yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. "Ada yang disebut akreditasi (hanya untuk RS pemerintah, red). Akreditasi dilakukan tidak hanya dilakukan di rumah sakit umum daerah, tapi dilakukan juga di swasta," kata Nila Moeloek.
Jumlah RS yang diakreditasi akan terus ertambah seiring bertambahnya RS yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Karena, akreditasi menjadi salah satu syarat RS untuk bisa bekerjasama dengan BPJS.
"Artinya masih ada sebagian yang belum diakreditasi. Kita mulai dari yang bekerjasama dengan BPJS dulu, karena salah satu syarat BPJS ini adalah rumah sakit harus terakreditasi, maka kita dorong," katanya.
Ketika menjalani akreditasi, setiap RS diperiksa kelayakan dari berbagai aspek, mulai dari penilaian keselamatan pasien, hingga kendali mutu RS yang bersangkutan.
Sementara itu, Direktur Utama RS Azra, dr Rizasyah Daud di tempat yang sama berharap agar RS yang dipimpinnya bisa memberikan sumbangsih untuk masyarakat Bogor tetap sehat, seperti yang diharapkan Nila Moeloek. "Karena itu, saya akan terus berupaya meningkatkan kinerja pelayanan menjadi lebih baik lagi," kata dr Rizasyah.*
Baca juga: 12 rumah sakit belum penuhi syarat akreditasi untuk melayani JKN
Baca juga: Akreditasi RS untuk perlindungan kesehatan masyarakat
"Kita dorong agar masyarakat menjadi masyarakat yang sehat. Jadi ke rumah sakit bukan hanya saat sakit, tapi untuk mengecek kesehatannya tetap sehat atau bagaimana," ujarnya kepada awak media saat hadir di HUT ke-25 RS Azra, Kota Bogor, Jawa Barat, Ahad.
Menurutnya, kini Kementerian Kesehatan rutin melakukan akreditasi terhadap 2.800 RS baik milik pemerintah maupun swasta. RS yang diakreditasi merupakan RS yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. "Ada yang disebut akreditasi (hanya untuk RS pemerintah, red). Akreditasi dilakukan tidak hanya dilakukan di rumah sakit umum daerah, tapi dilakukan juga di swasta," kata Nila Moeloek.
Jumlah RS yang diakreditasi akan terus ertambah seiring bertambahnya RS yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Karena, akreditasi menjadi salah satu syarat RS untuk bisa bekerjasama dengan BPJS.
"Artinya masih ada sebagian yang belum diakreditasi. Kita mulai dari yang bekerjasama dengan BPJS dulu, karena salah satu syarat BPJS ini adalah rumah sakit harus terakreditasi, maka kita dorong," katanya.
Ketika menjalani akreditasi, setiap RS diperiksa kelayakan dari berbagai aspek, mulai dari penilaian keselamatan pasien, hingga kendali mutu RS yang bersangkutan.
Sementara itu, Direktur Utama RS Azra, dr Rizasyah Daud di tempat yang sama berharap agar RS yang dipimpinnya bisa memberikan sumbangsih untuk masyarakat Bogor tetap sehat, seperti yang diharapkan Nila Moeloek. "Karena itu, saya akan terus berupaya meningkatkan kinerja pelayanan menjadi lebih baik lagi," kata dr Rizasyah.*
Baca juga: 12 rumah sakit belum penuhi syarat akreditasi untuk melayani JKN
Baca juga: Akreditasi RS untuk perlindungan kesehatan masyarakat
Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019
Tags: