Surabaya (ANTARA News) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Prof Ir H Mohammad Nuh DEA telah membentuk tim untuk mendata alamat laman (situs/website) porno terkait rencana pemblokiran akses situs yang dinilai merusak moral bangsa itu. "Kita sebenarnya tak melarang laman porno, karena laman porno itu sudah lama ada dan jumlahnya jutaan, tapi kita akan membelokkan laman porno agar tak lewat kita," katanya di Surabaya, Sabtu. Ia mengemukakan hal itu di sela-sela sosialisasi RUU ITE di kampus PENS ITS Surabaya yang dipancarkan secara video conference ke 18 daerah se-Jatim, sekaligus membuka pelatihan internet sehat bagi 100 guru SMA. Menurut mantan rektor ITS Surabaya itu, tim pendataan alamat laman porno itu akan memantau alamat porno yang sudah diblokir dan kemungkinan berganti dengan alamat baru. "Tim pendataan itu juga akan menerima laporan dari masyarakat tentang alamat laman porno yang mungkin belum diketahui tim Depkominfo. Jadi, kemunculan domain porno yang baru itu akan selalu ada," katanya. Tentang ukuran program dari sebuah laman dikategorikan porno, ia mengatakan ukuran itu dapat mengacu kepada KUHP, sedangkan ciri-cirinya dapat dikategorikan ukuran umum dan ukuran khusus. "Ukuran umum itu bila apa yang disebutkan porno itu disebarkan lewat laman yang merupakan jalur umum, maka hal itu akan diblokir, karena ada dalam ranah publik, sedangan laman yang lewat jalur khusus seperti email pribadi tentu tidak akan dipermasalahkan," katanya. Dalam sosialisasi RUU ITE itu, Menkominfo didampingi Ketua Pansus RUU ITE dari DPR RI Suparlan, Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indoneia (APJII) Silvi, dan penyidik Unit Cyber Crime Bareskrim Mabes Polri AKBP Eddy Hartono. "Dengan adanya RUU ITE, maka segala bentuk transaksi atau tindakan yang berbasis komputer, handphone, dan sebagainya akan dapat dijadikan bukti hukum," kata Menkominfo saat berdialog dengan komunitas Teknologi Informatika dari Situbondo, Blitar, Kediri, Banyuwangi, dan Ponorogo. Usai sosialisasi RUU ITE, Mohammad Nuh membuka pelatihan internet sehat yang diikuti 100 lebih peserta dari kalangan guru SMA se-Jatim. Kepada peserta pelatihan, Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) RI membagikan alamat-alamat laman porno kepada para guru SMA se-Jatim, termasuk cara memblokirnya secara sederhana. "Kalau ingin membuka software (piranti lunak untuk komputer) yang dapat digunakan memblokir laman porno, maka masyarakat umum dapat mengakses lewat laman Depkominfo," katanya. Secara terpisah, staf ahli Menkominfo Son Kuswadi mengaku alamat situs porno itu berjumlah jutaan, namun alamat laman porno itu juga dapat diminta langsung kepada komunitas internet sehat di Australia, AS, dan negara-negara lain. "Kalau memblokir secara teknologi, kita sebenarnya mampu melakukan hal itu, tapi hal itu akan kita lakukan secara bertahap, karena dana untuk itu sangat besar. Masalahnya, kita harus melakukan mulai sekarang, meski sedikit demi sedikit," katanya. (*)