Palangka Raya (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Tengah dengan memberikan dukungan sebanyak 1.512 personil yang seluruh pembiayaannya ditanggung BNPB.

"Mereka akan ditempatkan di 100 desa/kelurahan yang ada di kabupaten/kota prioritas kerawanan sangat tinggi dan tinggi kejadian karhutla," kata Gubernur Kalteng Sugianto Sabran saat apel siaga darurat pencegahan dan pemadaman karhutla di Palangka Raya, Kamis.

Satuan tugas (satgas) itu akan bersama masyarakat selama beberapa bulan ke depan, untuk melakukan gerakan pencegahan karhutla. Bantuan dari BNPB dinilai tepat, sebab pemprov telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla.

Penetapan status itu berlangsung selama 90 hari, terhitung sejak 28 Mei hingga 26 Agustus 2019 mendatang dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan serta kondisi yang ada nantinya. Diketahui bersama, bahwa bahaya karhutla tahun 2019 lebih tinggi dibanding tahun 2016-2018.

"Hal itu disebabkan kondisi musim kemarau yang lebih kering, ditambah lagi dengan fenomena el nino lemah. Untuk itulah diperlukan kesiapsiagaan dan peran serta dari semua pihak," ujarnya.

Berkaitan dengan penugasan serta penempatan 1.512 personel itu, Sugianto mengingatkan agar mereka mampu melakukan pendekatan secara intens kepada masyarakat, untuk bersama-sama mencegah karhutla, karena bencana tersebut sebagian besar disebabkan faktor manusia.

Kemudian lamanya waktu mereka bertugas, hendaknya dimanfaatkan secara optimal untuk mendapatkan akar permasalahan dari penyebab karhutla di masing-masing wilayah, hingga nantinya bisa memberikan rekomendasi penyelesaian secara menyeluruh.

"Kerja sama yang kuat, kerja keras dan kerja ikhlas, menjadi kunci utama dalam keberhasilan kita melaksanakan gerakan pencegahan karhutla di seluruh wilayah Kalteng," kata Sugianto.

Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh anggota Satgas Penanganan Darurat Bencana Karhutla, sebab telah bersinergi bersama seluruh satgas yang ada di kabupaten/kota, pemangku kepentingan terkait serta pemerintah pusat dalam melakukan penanganan karhutla secara maksimal.

Baca juga: Kebakaran hutan dan lahan di Kalteng terus meluas
Baca juga: Walhi minta pemerintah bangun rumah sakit korban karhutla Kalteng
Baca juga: Kebakaran lahan mulai marak terjadi di Palangka Raya