Jakarta (ANTARA) - Manajer Umum Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia (APPI) Ponaryo Astaman mengatakan, keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Nasional (NDRC) PSSI mempermudah pemain untuk memperoleh keadilan di kasus yang berkaitan dengan persepakbolaan.

"Badan ini berdiri untuk mempermudah dan mempercepat proses peradilan," ujar Ponaryo di Jakarta, Rabu.

NDRC, dia melanjutkan, membuat pemain tidak perlu menyelesaikan persoalan terkait sepak bola di pengadilan umum. Inilah yang membuat waktu tempuh penuntasan sengketa semakin cepat.

Selain lekas, NDRC juga dinilai dapat menghasilkan keputusan yang valid dan adil.

Sebabnya, di dalam badan itu bertengger banyak pihak mewakili klub, pemain, federasi dan pemangku kepentingan.

"Jadi tidak bisa dituduh akan merugikan salah satu pihak," tutur Ponaryo.

NDRC resmi dibentuk PSSI pada Selasa (23/7) di Jakarta, disaksikan oleh perwakilan FIFA, FIFPro, APPI dan klub Liga 1-Liga 2.

Anggota komite eksekutif PSSI Gusti Randa mengatakan, selain menyelesaikan sengketa pemain, NDRC juga mengurus persoalan antarklub.

"Jadi NDRC diharapkan mampu menjadi badan arbitrase yang independen," kata Gusti.

Ihwal pembentukan NDRC di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak Februari 2017 ditandai dengan kedatangan perwakilan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), Federasi Pesepak Bola Profesional Internasional (FIFPro) dan Asosiasi Klub Eropa (ECA) ke Tanah Air.

FIFA sendiri menjadikan Indonesia sebagai satu dari empat negara yang dijadikan proyek percontohan NDRC dan memberikan bantuan dana sebesar 40.000 dolar Amerika Serikat (AS) untuk membentuk badan tersebut.

Di Asia hanya ada dua negara yang ditunjuk oleh FIFA membentuk NDRC, yaitu Indonesia dan Malaysia. Sementara negara lain adalah Kosta Rika dan Slovakia.

NDRC adalah lembaga yang bertindak berdasarkan aduan. Bentuk badan ini layaknya pengadilan arbitrase tetapi khusus sepak bola dan bersifat independen meski berada dalam naungan PSSI.

Baca juga: PSSI : FIFA berikan 40 ribu dolar bentuk NDRC

Baca juga: PSSI segera miliki pengadilan arbitrase independen