Unsur Muspida Sumsel ini menyampaikan belasungkawa atas meninggal anggota keluarga tersebut. Rombongan ini juga didampingi Kapolda Lampung Irjen Purwadi Arianto.
Bentrokan antara warga Mesuji Raya, Ogan Komering Ilir, Sumsel dengan warga Mekar Jaya, Mesuji, Lampung pada Rabu (17/7) diyakini karena konflik lahan. Akibatnya sedikitnya tiga korban tewas, beberapa lainnya kiritis, dan sejumlah korban luka lainnya harus dirawat di rumah sakit.
Pangdam II/Sriwijaya Mayjen Irwan mengatakan pemerintah akan mencarikan solusi dan saran kepada kementerian dan lembaga terkait untuk konflik agaria di Register 45, Mesuji, Lampung.
"Ini menjadi catatan kementerian karena daerah tentu memiliki keterbatasan, tentunya harus ada status jelas lahan agar konflik seperti ini tidak terulang," kata Pangdam di sela kunjungan tersebut.
Irwan memastikan pemerintah hadir di tengah konflik tersebut. TNI bersama Polri dan pemerintah daerah terus berupaya persuasif kepada masyarakat untuk menjaga kondusivitas usai bentrok berdarah di Register 45 Mesuji, Lampung beberapa waktu lalu.
"Kami hadir di sini bersama Kapolda Sumsel, Polda Lampung, juga Bupati OKI memastikan bahwa negara ada di tengah masyarakat agar konflik seperti ini tidak berulang," kata dia lagi.
Baca juga: Polres Mesuji periksa lima orang saksi kasus bentrok
Kapolda Sumsel Irjen Firli menyesalkan tragedi berdarah di Mesuji. Ia meminta masyarakat untuk mengedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan setiap permasalahan.
Di lokasi yang sama Kapolda Lampung Irjen Purwadi Arianto memastikan penyelidikan kasus bentrok antarwarga di Register 45 Mesuji sampai saat ini masih terus berlangsung.
"Penyelidikan terus berlangsung, sedang kami kumpulkan alat bukti dan saksi-saksi. Pihak keluarga agar mempercayakan upaya hukum yang diambil kepolisian," kata Purwadi.
Bupati OKI Iskandar mengatakan upaya menyelesaikan masalah tersebut, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir akan menenteramkan warganya dan melakukan sosialisasi mengenai status lahan yang masuk wilayah OKI maupun Lampung.
"Baik OKI maupun Lampung, pemerintah daerahnya sudah sepakat untuk sama-sama melakukan sosialisasi status areal lahan yang menjadi pasal konflik kemarin," kata Iskandar.
Bahkan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat mengenai status lahan tersebut.
"Yang jelas harus ada kepastian hukum terkait lahan yang ada di sana. Akan segera kami koordinasikan agar tidak menjadi konflik. Pemda juga akan membantu mensosialisasikan kepada warga OKI terkait status lahan yang masuk wilayah Mesuji, Lampung atau pun OKI, Sumsel," ujar dia.