Jakarta (ANTARA) - Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Dita Indah Sari mendukung langkah Presiden terpilih Joko Widodo untuk fokus pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) di periode kedua pemerintahannya.

Menurut dia, langkah itu tetap karena 42,2 persen dari 131 juta angkatan kerja kita hanya lulusan SD dan mayoritas mereka bekerja di sektor pertanian, perikanan serta konstruksi.

"Menurut data BPS ada sekitar 55 juta orang yang sekolahnya hanya sampai SD, bahkan tidak tamat sehingga tidak heran tingkat literasi anak-anak kita di bawah rata-rata 72 negara lain," kata Dita dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia dengan kondisi seperti itu maka jangan heran kalau kemampuan sains dan matematika kurang maksimal karena kemampuan baca saja rendah, walaupun tidak buta huruf.

Dita menilai kalau negara tidak intervensi habis-habisan melatih mereka, semua harapan revolusi digital 4.0 dan sejenisnya susah diwujudkan.

Menurut Dita, tekad ini harus diikuti dengan penataan kelembagaan, perencanaan kebutuhan tenaga kerja dan pelibatan secara penuh dunia usaha sebagai pengguna.

"Percuma mahal-mahal keluar uang buat melatih, kalau pada akhirnya tidak diserap industri karena skill-nya tidak cocok. Belum lagi menurut kalangan dunia usaha 50-70 persen lulusan S1 tidak siap kerja," ujarnya.

Menurut dia menjadi kebutuhan nasional untuk dibentuk semacam Dewan Vokasi Nasional yaitu sebuah lembaga pemerintah non departemen, dengan fungsi utamanya adalah mengatur seluruh perencanaan kebutuhan tenaga kerja.

Dia menjelaskan dengan adanya badan tersebut, dapat dipetakan profesi apa saja yang dibutuhkan, berapa jumlahnya, kapan, dimana, bagaimana jenis kompetensinya, bagaimana sertifikasinya.

"Ide ini bukan latah atau asal-asalan, selama ini banyak kementerian punya anggaran pelatihan sendiri, punya Balai Latihan sendiri. Namun perencanaan penggunaan anggaran itu tergantung keinginan masing-masing kementerian saja, bukan hasil dari perencanaan kebutuhan bersama yang terpadu," katanya.

Dia menilai Dewan atau Badan Vokasi ini tidak mengelola anggaran pelatihan karena anggaran bisa tetap di kementerian masing-masing namun alokasinya harus sesuai dengan kebutuhan nasional yang direncanakan secara terpadu.

Dia menilai tekad Presiden terpilih Jokowi untuk pengembangan SDM perlu dicarikan pola koordinasi yang pas, yaitu melalui Dewan Vokasi yang nantinya ada di bawah koordinasi Menko Perekonomian, bukan Menko PMK.

"Kenapa? Karena soal kompetensi SDM adalah soal lapangan kerja, soal produktivitas. Masalah sosial itu eksesnya saja," ujarnya.