Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan sampai saat ini pelayaran komersial belum kena dampak kerugian akibat kemunculan gelembung gas di sumur migas lepas pantai Laut Jawa, YYA-1, area Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ).

"Sampai saat ini belum ada dampak bagi pelayaran komersial dan kapal yang berlayar tidak melewati wilayah tumpahan minyak," kata Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kemenhub, Ahmad, kepada pers di Jakarta, Senin.

Hal tersebut disampaikan usai dirinya mendampingi Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Agus H Purnomo mengadakan rapat dengan PT Pertamina (Persero) membahas dampak tumpahan minyak di sumur migas lepas pantai Laut Jawa, YYA-1 terhadap pelayaran nasional.

Dikatakan Ahmad, Kemenhub dalam waktu dekat akan mengeluarkan Notice of Marine kepada seluruh perusahaan pelayaran untuk memberitahu mengenai peristiwa tersebut agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.

Sekalipun kejadian tumpahan minyak sudah terjadi sejak beberapa hari lalu, katanya, namun sampai saat ini belum ada laporan jalur pelayaran nusantara terganggu.

"Sampai saat ini belum ada kapal komersial yang terganggu dan tentunya kami berharap demikian seterusnya, sambil terus dilakukan pencegahan peluasan tumpahan minyak," kata Ahmad.

Dalam rapat tadi, dikatakan, Kemenhub sudah mendapat penjelasan resmi dari PT Pertamina bahwa penanganan dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang kredibel, kompeten, dan terbukti berpengalaman dalam menangani kasus serupa.

Salah satunya adalah Boot & Coots, perusahaan asal Amerika Serikat, yang telah memiliki pengalaman dalam menyelesaikan peristiwa di Teluk Meksiko.

Untuk penanganan risiko pencemaran lingkungan, Grup Pertamina telah memobilisasi 27 kapal dan 12 set oil boom.

Selain itu, untuk menjaga agar tidak ada aktivitas nelayan di sekitar lokasi, Pertamina dan PHE ONWJ bekerja sama dengan TNI AL, Satpolairud, dan Pokwasmas, mengerahkan tujuh unit kapal patroli.

Seluruh upaya tersebut sebagai komitmen dan keseriusan Pertamina dalam mengatasi peristiwa di sumur migas lepas pantai tersebut baik dari aspek operasional maupun lingkungan hidup.

Pertamina dan PHE ONWJ juga terus melakukan komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak seperti SKK Migas, Kementerian ESDM, Kementerian LHK, pemerintah daerah termasuk dinas lingkungan hidup, TNI dan Polri, Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, KSOP, KKP, Pushidros AL, dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

Baca juga: Pertamina gandeng tim ahli AS tangani kebocoran sumur migas