Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Pengamat ekonomi Universitas Jember Adhitya Wardhono PhD menilai menteri bidang ekonomi yang akan dipilih membantu pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin harus figur yang memiliki profesionalitas dan teruji karena tantangan ekonomi Indonesia ke depan tidak dapat dipisahkan dalam kerangka pembangunan politik dalam negeri yang terpolarisasi.

"Bagi Jokowi pembentukan kabinet kali ini relatif cukup rumit di tengah masalah investasi dan ekspor yang belum mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta di tengah perseteruan perang dagang China dan Amerika," katanya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu.

Menurutnya pemandangan itu wujud dari masih lemahnya hulu dan hilir perekonomian Indonesia yang perlu segera mendapat resep jitu dari grup menteri bidang ekonomi, serta terlebih Indonesia masih belum mampu menuntaskan masalah lemahnya daya saing produk industri dalam negeri untuk berkompetisi dalam perdagangan internasional.

"Sinergitas Kemenkeu, Kemendag dan Kemenperin adalah harga mati untuk lolos dalam instabilitas perekonomian dunia yang masih lumayan panjang akan dilewati karena perseteruan dagang antara China dan Amerika belum mereda," ucap pakar moneter Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jember itu.

Baca juga: Pengamat nilai menteri dari kalangan muda cocok untuk tim ekonomi

Baca juga: PKS sarankan Jokowi pilih menteri ekonomi yang punya kapasitas

Untuk itu, lanjut dia, koordinasi antara kementerian ekonomi diperlukan menurunkan ego-kementerian masing-masing, sehingga menteri bidang ekonomi dalam menyampaikan pernyataan kepada publik harus mampu memberi sinyal pasar yang positif dengan integritas terhadap kemakmuran bangsa yang dibarengi dengan kemampuan mengadaptasi dan membaca arah pasar dan ekonomi dunia mutlak dimiliki.

"Sang menteri dalam kabinet kerja jilid II juga harus mampu menghela perekonomian Indonesia di tengah turbulensi ekonomi dunia tidak dapat ditawar, sehingga calon menteri harus memiliki kesepadanan dengan ekspektasi masyarakat dan kalangan bisnis," katanya.

Selain itu, katanya, mengeliminir banyak tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi maka menteri harus tidak memiliki beban masa lalu karena hal itu berdampak kesulitan untuk mengambil keputusan ekonomi yang cepat dan tepat, serta mengindahkan keputusan yang efisien dan efektif demi pasar terus berjalan di ruas yang benar.

"Menteri ekonomi harus figur-figur yang memiliki profesionalitas dan teruji, sehingga hindari dulu dari bargaining (tawar menawar) politik yang menempatkan orang partai di kabinet Jokowi kali ini, meski pintar dan kapabel di bidang ekonomi sekalipun karena keputusan politik seringkali beda dan bahkan bertolak belakang dari keputusan ekonomi yang sering kali mengedepankan efisiensi dan gerak cepat," ujarnya.

Adhitya menjelaskan para menteri juga harus punya kemampuan untuk mencapai target ekonomi dengan segala kendala yang ada, baik dari dalam negeri maupun global tidak dapat dihindari di tengah dunia yang terkonek satu sama lain karena Jokowi dalam Visi Indonesia-nya telah memberi rambu-rambu ekonomi yang jelas.

"Misalkan saja melanjutkan program pembangunan infrastruktur, program pembangunan SDM, keharusan mengundang investor, melakukan reformasi birokrasi, dan program efisiensi dan efektivitas alokasi APBN ," katanya.

Untuk itu, lanjutnya, figur-figur yang mampu menerjemahkan Visi Indonesia Jokowi harus benar-benar mampu menjadi pembantu Jokowi dengan kesetiaan tingkat tinggi pada kemakmuran bangsa divatas kepentingan pribadi dan kelompoknya karena presiden yang memiliki visi dan misi memakmurkan negeri bukan menterinya.

"Figur-figur menteri ekonomi seharusnya adalah figur yang mampu bersinergi, mampu menjadi sinyal pasar yang positif, berdedikasi untuk memenuhi ultimate-goal ekonomi yaitu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan konsisten, memiliki terobosan yang jitu terhadap hadangan ekonomi luar, dan kemampuan memecahkan masalah ketimpangan ekonomi secara terus menerus, disamping mengejar pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Baca juga: Pengamat usulkan Jokowi "magangkan" menteri ekonomi sebelum Oktober

Baca juga: Harapan Megawati Institute kepada menteri baru soal UMKM