Jakarta (ANTARA) - Kemarin, Sabtu (20/07/2019) sejumlah berita politik menjadi perhatian pembaca, mulai dari hingga KPU targetkan santunan 542 petugas KPPS se-Indonesia tuntas tahun ini hingga Delegasi Afganistan belajar penyelesaian konflik di Maluku.

Berikut sejumlah berita politik kemarin yang masih menarik untuk dibaca hari ini:

KPU targetkan santunan 542 petugas KPPS se-Indonesia tuntas tahun ini

Komisoner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra menyatakan santunan untuk 542 ahli waris petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se-Indonesia yang meninggal dunia selama penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 ditargetkan rampung tahun ini.

"Pokoknya target selesai sampai tahun ini, jangan sampai enggak dapat lah (target)," kata Ilham saat ditemui ANTARA di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Sabtu.

Sebelumnya Ilham mengkalim telah menyalurkan santunan duka kepada 162 ahli waris di beberapa daerah di Indonesia seperti Banten, Bogor, Bekasi, Jakarta, Yogyakarta, dan sebagian daerah di Jawa Timur.

Selengkapnya di sini


Komisi I DPR: revisi UU ITE baru sebatas wacana

Anggota Komisi I Charles Honoris mengatakan sampai saat ini DPR RI belum mengagendakan revisi Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik dan baru sebatas wacana.

"ITE sekarang belum ada pembahasan ya, pada posisi ini tidak ada agenda merevisi Undang-undang ITE, memang kita tahu beberapa minggu terakhir cukup heboh soal kasus Baiq Buril," kata Charles di Jakarta, Sabtu.

Revisi undang-undang tersebut menurut dia baru sebatas wacana yang dikemukakan oleh beberapa partai politik maupun tokoh masyarakat.

Selengkapnya di sini


PDI Perjuangan gelar wayang, syukuran kemenangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin

PDI Perjuangan menyelenggarakan pagelaran wayang kulit dengan lakon Aji Norontoko, di pelataran Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta, Sabtu malam, sebagai tasyakuran atas kemenangan pasangan capres-cawapres Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin.

"Pagelaran wayang ini juga diselenggarakan sebagai perayaan dari rangkaian ulang tahun ke-46 PDI Perjuangan," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, di Tugu Proklamasi, Jakarta.

Selengkapnya di sini


DPP Golkar: Ketum jabat menteri tidak melanggar aturan

Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Golkar Robi Anugrah Marpaung menegaskan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar tidak melarang ketua umum menjabat menteri dalam kabinet.

"Ketua Umum yang menjabat menteri, tidak melanggar aturan," kata Robi dihubungi di Jakarta, Sabtu.

Pernyataan Robi itu menjawab pernyataan politisi senior Golkar Lawrence Siburian yang menyebut ketua umum dilarang merangkap jabatan di pemerintahan.

Selengkapnya di sini


Delegasi Afganistan belajar penyelesaian konflik di Maluku

Pemerintah negara Republik Afganistan mengirim 10 utusannya ke provinsi Maluku untuk memelajari praktik penyelesaian konflik dan upaya membangun perdamaian sejati.

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Luar Negeri RI, Yayan G.H, Mulyana, di Ambon, Sabtu, mengatakan, Republik Afganistan mengirimkan 10 orang utusannya ke Maluku yang berprofesi sebagai Diplomat di negara tersebut.

"Mereka berada di Ambon sejak Jumat (19/7) untuk serangkaian pertemuan dengan pihak terkait di Maluku, diantaranya dengan pemprov Maluku, tokoh agama, pimpinan universitas serta sejumlah komunitas yang ikut andil dalam membangun resolusi konflik konflik yang pernah terjadi di provinsi tersebut tahun 1999," katanya.

Selengkapnya di sini