Jakarta (ANTARA News) - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan, anggaran untuk program penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia hingga kini masih sangat tergantung pada bantuan luar negeri. "Di satu sisi, kita beruntung karena dalam kondisi keuangan negara yang terbatas, kita mendapat bantuan hibah yang cukup besar untuk penanggulangan berbagai penyakit menular termasuk HIV/AIDS ini," kata Menteri Negara (Menneg) Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta, di Jakarta, Rabu. Namun, ia mengemukakan, dengan bantuan penanggulangan dari luar negeri yang cukup besar, maka menempatkan Indonesia pada posisi ketergantungan terhadap donor yang tinggi. "Kita tahu bahwa bantuan ini dapat berhenti sewaktu-waktu karena berbagai sebab. Karena itu, sudah saatnya kita memikirkan bersama-sama bagaimana mengurangi ketergantungan ini dan meningkatkan pendanaan sendiri, termasuk meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha," kata Paskah. Salah satu langkah yang telah diambil, menurut Paskah, adalah dengan ditetapkannya Strategi Nasional (Stranas) Penanggulangan HIV/AIDS. Stranas itu merupakan instrumen utama dalam akselerasi pencapaian tujuan keenam MDGs tahun 2015 yaitu memerangi HIV/AIDS, malaria, serta penyakit lainnya. Ia menyebutkan, epidemi HIV/AIDS di Indonesia saat ini cukup memprihatinkan. Perkembangannya cukup cepat, jika pada 2004 kasus itu dilaporkan terjadi di 16 propinsi, maka pada 2007 telah ditemukan di 32 propinsi. Bahkan, di Papua, prevalensi AIDS sangat tinggi dan telah terjadi pada populasi umum, sehingga AIDS telah terjadi hampir di seluruh propinsi di Indonesia. "Prevalensi ini dikhawatirkan akan terus meningkat karena kasus HIV juga terus meningkat. Walaupun saat ini ada sekitar 6.000 kasus HIV, namun diperkirakan populasi yang rawan tertular HIV sebanyak 193.000 orang," katanya menambahkan. (*)