Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintahan Myanmar berkeinginan belajar sistem pemerintahan desentralisasi dan otonomi daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, karena dinilai kondisi provinsi penghasil bijih timah itu hampir sama dengan negara tersebut.

"Pemerintah Myanmar ini sudah ke Kementerian Dalam Negeri, KPK, Menko Maritim dan Babel ditunjuk menerima delegasi dari negara tersebut untuk belajar sistem Pemerintahan Indonesia," kata Gubernur Kepulauan Babel Erzaldi Rosman Djohan usai menerima Delegasi Myanmar di Pangkalpinang, Rabu.

Ia mengatakan secara khusus Delegasi Pemerintah Myanmar yang dipimpin oleh Dirjen Pertambangan Kementerian Sumber Daya Alam Myanmar, Khin Latt Gyi ingin belajar sistem desentralisasi dan otonomi daerah yang diterapkan Pemerintah Indonesia dalam mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Disamping itu, komoditas pertambangan di Myanmar ini sama dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu bijih timah dan mineral ikutan sumber daya alam tersebut.

"Mereka mau belajar khususnya peraturan-peraturan di Indonesia dan akan diimplementasikan di Myanmar," tuturnya.

Menurut dia, Myanmar ini baru peralihan dari Pemerintahan Militer ke desentralisasi dan otonomi daerah.

"Pemerintah pusat mungkin melihat masalah yang ada di Bangka Belitung cocok untuk delegasi Myanmar untuk belajar sistem pemerintahan ini," ujarnya.

Pada pertemuan tersebut, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung memaparkan sistem pemerintahan, terutama dalam proses pengesahan peraturan daerah, perundang-undangan dan lainnya.

Selain itu, orang nomor satu di provinsi penghasil bijih timah nomor dua terbesar di dunia itu juga memaparkan sejarah pertambangan bijih timah, potensi pariwisata, perkebunan dan potensi daerah itu.